Bisnis.com, MEDAN - Terminal kargo di Bandara Internasional Kuala Namu (KNIA) dinilai tidak layak untuk dioperasikan. Sejak Sabtu (27/7/2013) hingga hari ini, Selasa (30/7/2013) pemeriksaan sinar X terminal kargo mengalami kerusakan sehingga berakibat penumpukan barang kargo.
Khairul Mahalli, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Utara Bidang Logistik dan Multimoda, mengatakan X-Ray di terminal kargo KNIA masih rusak dan hingga saat ini belum kunjung diperbaiki. Hingga saat ini, pengiriman kargo domestik terkendala dan berakibat pada keterlambatan pengiriman.
"Apa PT Angkasa Pura II tidak peduli1 Kami sudah mengikuti untuk membayar tarif baru yang naik, kalau seperti ini pasti merugikan pengusaha Sumut," ujarnya kepada Bisnis hari ini, Selasa (30/7/2013).
Menurutnya mesin X-Ray yang digunakan di terminal kargo adalah mesin bekas dan telah rusak. Hal itu menyebabkan barang kargo menumpuk sejak akhir pekan lalu. Terlebih pelayanan yang diberikan oleh pihak terminal kargo AP II tidak maksimal.
Kadin Sumut bersama pengusaha kargo telah melakukan protes keras kepada AP II selaku pengelola bandara. Namun, hinga saat ini belum ada tanggapan serius dengan berupaya memperbaiki kerusakan yang terjadi.
Keterlambatan yang diakibatkan oleh kerusakan X-Ray terjadi pada barang kargo tujuan domestik. Dia menilai jika pelayanan kecepatan sama dengan kargo darat atau laut, AP II diminta untuk tidak menerapkan tarif yang tinggi.
"Sampai 5-6 jam barang belum keluar. Ini ketidakmampuan Chief Kargo Manager Bandara Kuala Namu, selain kerusakan peralatan juga ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM)," paparnya.
Semua barang kargo yang masuk dan keluar, sambungnya, terjadi keterlambatan. Dia khawatir keterlambatan barang tersebut dapat berdampak buruk pada keselamatan penerbangan.
Matinya mesin X-Ray Terminal Kargo KNIA dinilai merugikan pengusaha terutama pada kiriman barang domestik. Kiriman kilat tidak dapat sampai tepat waktu di tangan pelanggan akibat keterlambatan di KNIA.
"Kami betul-betul minta AP II bertanggungjawab. Mereka adalah BUMN tapi jangan merugikan kami, kami penuhi tarif yang sudah naik, tapi tidak ada jaminan pelayanan. Kenaikan tarif 15%-20%, dengan adanya keterlambatan apa kompensasinya," jelasnya.
