Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan Permentan No. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan berpotensi mengubah peta industri ini, karena diperkirakan banyak perusahaan sawit yang beralih status menjadi perusahaan terbuka.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gapki Tungkot Sipayung mengatakan kebijakan pemerintah membatasi kepemilikan lahan perkebunan suatu grup perusahaan adalah kurang tepat, karena memaksa perusahaan menjadi perusahaan.
“Perusahaan terbuka itu aksesnya dapat dijangkau oleh siapa saja dan dari mana saja. oleh karena itu, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya akuisisi investor asing terhadap industri sawit nasional,” katanya, Rabu (23/10/2013).
Jika hal ini terjad, maka Indonesia akan sangat dirugikan, karena keuntungan industri perkebunan sawit akan dinikmati oleh investor asing, sedangkan petani lokal belum tentu mendapat keuntungan.
Oleh akrena itulah, Tungkot berpendapat, kebijakan pembatasan kepemilikan lahan ini merupakan langkah yang kurang tepat. Seharusnya, Pemerintah mendorong perusahaan agar membangun perkebunan plasma. Karena cara ini akan langsung bersentuhan dengan petani sawit.
Dia pun menduga, ada kepentingan tertentu dibalik keputusan penetapan Permentan No.98/2013 tersebut. “Saya menduga ada sesuatu hal dibalik segala hiruk-pikuk kebijakan ini,” tegasnya.
