Bisnis.com, JAKARTA - Keterlambatan sejumlah proyek pembangkit listrik menjadi permasalahan baru bagi ketahanan energi, khususnya listrik di Indonesia. Tidak hanya di Sumatra dan Kalimantan, krisis listrik juga mengancam Jawa yang selama ini menjadi pusat perkembangan ekonomi nasional.
Hingga kini, pemerintah dianggap belum serius mengembangkan infrastruktur energi, termasuk pembangkit. Hal itu terbukti dengan terlambatnya sejumlah proyek pembangkit, meskipun telah dimasukkan ke dalam program percepatan atau fast track program.
Sebagai salah satu pengembang energi kelistrikan di Indonesia, Heru Dewanto, Chief Business Development Officer for Power and Gas PT Indika Energy Tbk, melihat masih banyak persoalan yang harus dihadapi pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) yang belum membutuhkan terobosan pemerintah.
Berikut petikan wawancara dengan Heru Dewanto yang dilakukan Bisnis, akhir pekan lalu.
Apa saja kesulitan yang dihadapi IPP dalam membangun pembangkit saat ini?
Kendala utama di infrastruktur kelistrikan pertama persoalan lahan. Memang di seluruh infrastruktur, lahan ini selalu menjadi masalah, makanya perlu ada penyelesaian.
Yang menarik, khusus untuk power plant itu pembebasan lahannya harus ditanggung pengembang, berbeda dengan pembebasan lahan untuk jalan tol. Padahal pembangkit ini juga untuk kepentingan umum, makanya pembangkit harus dianggap sebagai objek vital.
Jadi semua harus kami selesaikan sendiri, untuk pembangkit Cirebon misalnya, sampai menjelang commissioning on date pun kami masih memiliki persoalan lahan ketika itu. akibatnya, penyelesaian proyek itu sempat terhenti, karena masyarakat memblokir jalan masuk.
Kendala kedua adalah persoalan pendanaan. Infrastruktur yang memiliki karakteristik jangka panjang dan memerlukan modal besar, makanya perlu pinjaman dengan porsi yang lebih besar. Sementara itu, hingga kini belum ada bank nasional khusus yang berani membiayai proyek pembangunan infrastruktur, karena tenor pinjaman yang panjang, dan jumlah pinjaman yang besar.
Sementara untuk mendapatkan pinjaman dari bank luar negeri memerlukan persyaratan yang ketat dan jaminan dari pemerintah. Hal itu yang membuat proses untuk mendapatkan pendanaan menjadi lama, sehingga proyek molor.
Persoalan lainnya adalah banyaknya pengembang listrik swasta yang tidak memiliki kemampuan memadai, sehingga tidak bisa menyelesaikan proyek yang dikerjakannya. Harusnya pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuat persyaratan yang ketat untuk memilih pelaksana proyek pembangunan pembangkit.
Apakah pasokan batu bara dan gas untuk pembangkit listrik saat ini sudah cukup?
Untuk batu bara lebih mudah, karena tidak memerlukan infrastruktur pipa, karena bisa dikirim menggunakan truk. Memang banyak juga batu bara yang kemudian harganya menjadi mahal, karena kurangnya infrastruktur untuk mendistribusikannya, seperti yang terjadi di Kalimantan tengah.
Tetapi secara umum dengan jatuhnya harga batu bara seperti saat ini, harusnya batu bara bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangkit di dalam negeri. Dengan begitu, pembangkit tidak perlu berhenti dan bisa memberikan efek domino untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui listrik.
Sementara itu, untuk pasokan gas ini masih terkendala dengan infrastrukturnya. Meskipun saat ini pemerintah terus membangun pipa, dan sejumlah floating storage regasification unit (FSRU).
Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri ketenagalistrikan di dalam negeri?
Kita sebenarnya bisa mengimpor komponen pembangkit dari luar negeri, karena sudah tersedia dan terus berkembang. Bahkan, saat ini sudah berkembang teknologi yang sangat efisien dan mampu menekan emisi yang dihasilkan.
Akan tetapi, sampai saat ini Indonesia belum mampu membuat komponen itu, meskipun kebutuhan listrik sangat besar di Indonesia. Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik yang meningkat tiap tahunnya, harusnya industri ketenagalistrikan ikut dikembangkan di dalam negeri.
Harus dibuat kebijakan untuk membangun kapasitas ketanagalistrikan di dalam negeri, seperti jaminan kesempatan bagi pelaku industri dalam negeri menyediakan komponen untuk pembangkit yang akan di bangun di dalam negeri. Kemudian pemerintah memilih perusahaan yang memiliki kapasitas memproduksi komponen itu untuk memasok kebutuhan di pembangkit.
Apakah harga beli listrik dari PLN sudah cukup menarik bagi IPP?
Sekarang ini memang menggunakan negosiasi, jadi mestinya kedua belah pihak bisa menyepakati. Harus kita asumsikan harganya sudah fair, meskipun saat ini hanya PLN yang membeli listrik dari pembangkit.
Akan tetapi, jika nantinya PLN tidak menyepakati harga yang sesuai dengan keekonomian pembangkit, seharusnya IPP berani membatalkan rencana investasi yang akan dilakukannya.
Elektrifikasi saat ini yang belum tersebar merata, apa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengalirkan listrik di wilayah terpencil?
Untuk wilayah yang terpencil memang harus dibangun pembangkit yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan, karena biaya membangun jaringan transmisi itu cukup besar, dan ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkannya.
Pemerintah harus mau masuk ke pengembangan listrik di wilayah yang belum ekonomis, sedangkan untuk yang sudah ekonomis harus diserahkan kepada swasta. Dengan begitu pemerintah bisa fokus meratakan elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia.
Ini sebenarnya kesempatan bagi pemerintah mengembangkan energi terbarukan. Tetapi, pembangkit itu juga harus dilengkapi oleh pembangkit yang menggunakan batu bara atau gas dengan teknologi yang lebih efisien untuk menjamin pasokan listrik di wilayah itu.
Pemerintah saat ini memang sudah memberikan tarif yang cukup menarik untuk energi terbarukan. Namun, pemerintah juga harus memikirkan hal lain selain tarif untuk menggairahkan energi terbarukan, seperti pembiayaan eksplorasi untuk pengembangan panas bumi.
Makanya, pemerintah paling tidak harus menyediakan data yang akurat mengenai cadangan panas bumi, sehingga membantu IPP dalam mengembangkannya. Dengan cara itu juga IPP dapat memangkas biaya untuk kegiatan eksplorasi.
