Bisnis.com, JAKARTA — Percepatan mandatory substitusi 10% biofuel untuk BBM terhambat kurangnya komitmen para stakeholder dan tingginya harga bahan baku bioethanol.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan masalah pricing dan blending menyebabkan realisasi mandatory tersebut berjalan lambat. Untuk itu dia meminta para stakeholder baik pemerintah maupun sektor swasta untuk berkomitmen bersama menerapkan rencana ini.
“Pemerintah harus mendukung dengan menerapkan kebijakan yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilirnya. Sementara itu swasta ikut serta mendukung dengan melaksanakan anjuran yang diminta pemerintah,” katanya, Jumat (8/11/2013).
Adanya masalah-masalah inilah yang menyebabkan program mandatory tersebut seakan berjalan ditempat. Untuk itu, lanjutnya, dalam rapat anggota DEN ke-11 yang diadakan di Kementerian Pertanian ini, DEN merumuskan dibentuknya pokja pemercepatan mandatory.
Nantinya pokja inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tumiran berharap semoga rekomendasi yang diberikan pokja tersebut diperhatikan pemerintah, karena bagaimanapun juga rekomendasi yang diberikan pokja tidak akan efektif tanpa implementasi yang dilakukan oleh pemerintah.
