Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berkomitmen mempertahankan proposal G33 dalam konferensi Organisasi Perdagangan Dunia di Bali awal Desember.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengemukakan proposal berisi tiga paket –pertanian, fasilitasi perdagangan dan negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs)– itu merupakan bentuk ideal untuk memecah kebuntuan pembahasan Putaran Doha selama 12 tahun.
Dalam proposal itu, 46 negara berkembang yang tergabung dalam G33 mengusulkan revisi aturan subsidi pemerintah terhadap pangan dari maksimal 10% menjadi 15% dari total produksi nasional untuk kepentingan public stockholding.
Indonesia yang mengetuai G33 terus memantau perkembangan pembahasan di Jenewa sebelum kesepakatan draf dan proposal tiga paket dibawa ke Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Bali pekan depan.
Indonesia pun mengusulkan agar mekanisme yang dipakai mengacu pada harga komoditas tiga tahun terakhir, bukan lagi harga pada tahun 1986 yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.
“Kita sebagai Ketua G33 mengedepankan semangat bahwa mekanismenya harus diubah. Tidak boleh tahun 1986, minimum tiga tahun terakhir. Kedua, kita harus melakukan subsidi terhadap 15% dari total output nasional, Ini kan banyak produk-produk yang dekat dengan hati rakyat,” ujarnya, Selasa (26/11/2013).
Amerika Serikat yang mewakili negara maju sebetulnya sudah sepakat dengan paket pertanian ini. Namun, mereka menginginkan hanya dilakukan 4 tahun sebagai solusi sementara (interim solution) atau ‘peace clause’ sampai solusi permanen dihasilkan.
Di sisi lain, dimotori India, G33 tak sepakat jika ada tenggat waktu. Menurut Gita, peace clause itu semestinya diterapkan hingga waktu yang tak terbatas sampai solusi permanen ditemukan.
“Jadi, kalau solusi permanen bisa didapat dalam dua hari, ya dua hari. Tapi, kalau dalam 20 tahun belum ada solusi permanen, ya solusi interim itu bisa hingga 20 tahun. Kita sangat mendukung posisi India,” ujar Gita.
G33 memandang kenaikan ambang batas subsidi pemerintah itu diperlukan untuk mencapai posisi yang seimbang dengan negara maju yang selama ini memberikan subsidi dalam jumlah besar – meskipun hanya 5% dari output nasional – sehingga produk pertaniannya bisa lebih murah dibanding produk negara berkembang.
Indonesia for Global Justice (IGJ) sempat merilis negara maju, seperti AS dan Uni Eropa terus meningkatkan jumlah subsidi untuk pertaniannya dibandingkan Indonesia. Terhitung subsidi pertanian AS pada 1995 mencapai US$46 miliar dan meningkat hingga US$120 miliar pada 2010.
Begitu pula dengan Uni Eropa yang pada 1995 mengguyur subsidi 19 miliar euro dan melonjak menjadi 64 miliar euro pada 2010
Sementara itu, fasilitasi perdagangan sudah menunjukkan kemajuan, baik pada seksi I yang mengatur kewajiban negara berkembang untuk mengakselerasi kapasitas mereka dalam kepabeanan maupun seksi II yang memuat kewajiban negara maju untuk memberikan asistensi di bidang kepabeanan kepada negara berkembang.
Ketidaksepakatan masih belum tercapai pada keinginan negara maju untuk tak membatasi nilai dan berat barang yang diangkut via udara. Negara berkembang masih belum sepakat.
Paket LDCs yang memperjuangkan ‘duty free, quota free’ bagi negara miskin pun hingga kini belum mencapai sepakat, terutama tentang berapa persen dari total ekspor negara miskin yang perlu mendapat pembebasan tarif dan kuota. (ra)
