Pemerintah Dianggap Sengaja 'Matikan' Merpati

Bisnis. com, JAKARTA- Kementerian Badan Usaha Milik Negara dianggap sengaja 'mematikan'  Maskapai Merpati Nusantara. Pasalnya, kementerian yang dipimpin Dahlan Iskan itu ditengarai tidak serius melakukan penyelematan BUMN itu.

Ketua Umum Serikat Karyawan Merpati Nusantara Sudiyarto mengatakan setidaknya ada 1.600 pegawai perusahaan itu yang tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan. Meski demikian, para karyawan, lanjutnya masih tetap setiap untuk bekerja di Merpati lantaran yakin ada jalan keluar yang dilakukan pemerintah.

Serikat karyawan, menurutnya,  justru heran karena pemeirntah dalam hal ini Kementerian BUMN dianggap tidak serius mengambil langkah penyelamatan. Bahkan, mereka makin sakit hati karena justru dari pemerintahlah beredar informasi bahwasannya Merpati bisa ditutup karena terlilit utang.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN kan pembina kami [Merpati]. Kalau sampai ditutup, berarti kami gagal dikelola pemerintah dong,” ujarnya Jumat (7/2/2014).

Ketua Asosiasi Pilot Merpati Sarjito meminta seluruh pemangku kepentingan serius melakukan penyelamatan terhadap Merpati. Pasalnya, Merpati memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat loyal kepada maskapai tersebut sehingga pemerintah harus memperhatikan nasib mereka.

Selain alasan itu, ada juga alasan lainnya yakni selama ini Merpati telah menorehkan jasa baik bagi negara yakni melayani rute-rute penerbangan perintis sejak 52 tahun silam. Seharusnya, kata dia, pemerintah tetap mempertahankan maskapai ini karena melihat fakta historisnya.

"Kami meminta kemauan politik dari dari pemerintah untuk bisa menghidupkan dan membangkitkan kembali maskapai ini," ujarnya.

Menurutnya, jika pemerintah terus menutup mata atas kesulitan yang dialami Merpati, setidaknya ada 50 pilot maskapai pelat merah itu yang sudah pasang kuda-kuda untuk hengkang ke maskapai lain yang lebih sehat. Pasalnya, sudah 2 bulan ini mereka tidak kunjung mendapatkan gaji.

"Ada 50 pilot dari 178 pilot yang mengundurkan diri, karena sudah terlalu bingung menghadapi masalah keuangan mereka," jelasnya.

Anggota Komisi V DPR Salewh Husin mengatakan Merpati sudah sejak lama terlilit masalah keuangan akut. Meski demikian, pemerintah selalu menyuntikkan dana kepada perusahaan agar tetap beroperasi karena dianggap satu-satunya penerbangan perintis guna menjangkau berbagai daerah terpencil di tanah air.

“Berbeda dengan sekarang, banyak penerbangan swasta yang sudah beroperasi hampir di setiap wilayah. Jadi peran Merpati sebagai maskapai keperintisan sudah diambil alih oleh penerbangan swasta,” kata Saleh.

Jadi, lanjutnya, sudah saatnya maskapai pelat merah itu ditutup karena utang sebesar Rp6 triliun yang berasal dari zaman orde baru, tidak sulit untuk dilunasi Merpati Nusantara Airlines. Jika terus disuntikkan dana, diperkirakan pemerintah akan mengalami kerugian di kemudian hari.

“Sudah saatnya Kementerian Perhubungan segera mengatur agar rute keperintisan yang saat ini tidak dilayani oleh Merpati, bisa digantikan oleh maskapai lain agar pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.