Bisnis.com, JAKARTA—Proyek utang untuk pembangunan Bank Dunia dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan di tataran lokal dan global dalam 20 tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian pada negara-negara debitur.
Hal itu disampaikan dalam buku yang terbit September 2013 berjudul Foreclosing the Future: The World Bank and the Politics of Environmental Destruction yang ditulis pengacara organisasi lingkungan, Bruce Rich.
Rich juga memiliki spesialisasi pada pembiayaan internasional publik dan lingkungan. Bedah buku itu ditulis oleh Tom Griffiths, Koordinator Responsible Finance Programme dalam situs Forest Peoples Programme.
Buku itu mengoleksi banyak bukti bagaimana pelbagai proyek Bank Dunia selama 2 dekade terakhir menyebabkan kerusakan utama di tataran lokal dan global. Selain itu, masalah korupsi skala besar dalam pinjaman dan proyek pengadaan barang pun diungkap buku tersebut.
"Bank Dunia mengalami budaya 'persetujuan kredit' yang merembet karena didorong sistem intensif untuk menekan staf dan manajer guna membuat pinjaman besar pada pemerintah dan perusahaan tanpa memperhatikan soal lingkungan serta sosial," demikian tulis Griffiths dalam bedah buku tesebut.
Buku itu mendokumentasikan sejumlah proyek kontroversial di sejumlah negara. Proyek itu di antaranya bendungan Yacyretá (Paraguay dan Argentina), proyek pemasangan pipa Chad-Kamerun, bendungan Bujagali (Uganda), bendungan Nam Theun II (Laos), tambang emas Yanacocha dan Marlin (Peru dan Guatemala) dan proyek-proyek kehutanan (Republik Demokratik Kongo dan Kamboja).
Rich memaparkan dalam buku itu, masalah sistematis dan terjadi terus-menerus pada Bank Dunia adalah meremehkan risiko, penilaian cacat atas dampak sosial dan lingkungan serta lemahnya pengawasan. Masalah lainnya, kata dia, adalah korupsi dan tata kelola yang lemah dari pihak peminjam.
"Dalam kasus seperti proyek pipa Chad-Kamerun telah menyebabkan penyalahgunaan dana Bank Dunia, konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia," demikian buku tersebut.
"Bahkan jika upaya-upaya terkait lingkungan yang baik telah diselesaikan, analisis itu memiliki keterbatasan pengaruhnya pada desain akhir proyek, yang biasanya condong pada kepentingan pemerintah dan bisnis besar."
Energi Skala Besar
Rich juga mengritik soal dukungan Bank Dunia terhadap proyek energi skala besar dan berisiko tinggi, antara lain membagikan pinjaman besar untuk bisnis ekstraksi minyak dan gas, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan pertambangan skala besar yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan emisi karbon yang masif.
Rich menyarankan para pemimpin Bank Dunia harus memiliki keyakinan untuk menangani orang-orang dalam organisasi yang tidak menyukai perubahan .
"Juga merancang ulang bank tersebut sebagai lembaga keuangan dan bank pembangunan yang menghargai perhatian pada isu-isu sosial dan masalah keberlanjutan."
Terkait dengan Indonesia, Grup Bank Dunia sebelumnya dituduh menyokong pengembangan energi kotor di Indonesia melalui pinjaman kebijakan pembangunan infrastruktur.
Program pinjaman yang dimaksud adalah Infrastructure Development Policy Loans (IDPL) sejak 2007. IDPL turut memfasilitasi lahirnya dana penjaminan infrastruktur Indonesia atau Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) dan fasilitas pendanaan infrastruktur Indonesia, atau Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF).
Laporan Oil Change International, lembaga riset yang berbasis di Washington, Amerika Serikat, berjudul World Bank Accelerating Coal Development in Indonesia pada tahun lalu menyatakan pinjaman tersebut justru mendorong meningkatnya penggunaan batu bara di Tanah Air.
Proyek yang didanai itu di antaranya adalah PLTU batu bara di Batang, Jawa Tengah serta jalur kereta api batu bara sepanjang 385 kilometer di wilayah Puruk Cahu-Cangkuang-Batanjung, Kalimantan Tengah.
“Alih-alih membantu membatasi produksi batu bara Indonesia, inisiatif infrastruktur Grup Bank Dunia justru meningkatkan dukungan langsungnya,” demikian laporan tersebut.
Oil Change International menyatakan sokongan pengembangan batu bara melalui IDPL sepanjang 2007-2010 adalah sebesar US$850 juta.
Pinjaman itu memberlakukan kerangka kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), termasuk proyek energi berbahan bakar fosil. Pada periode itu, satu proyek yang didanai adalah 40 PLTU berkapasitas 16 gigawatt.
