Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat perkebunan meminta pemerintah merombak sistem pasokan niaga yang saat ini berjalan di sektor perkebunan kakao karena disinyalir dikuasai para tengkulak atau kartel kakao.
Senior Advisor Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) E. Gumbira Sa’id, kepada Bisnis.com mengatakan akibat sistem tata niaga yang ada, petani sangat mudah dipermainkan karena daya tawar mereka masih lemah.
"Nilai tawar petani kakao saat ini masih sangat lemah, akibatnya mereka tidak merasakan manfaat dari program-program yang dicanangkan pemerintah," katanya, Kamis (27/2/2014).
Misalnya, kebijakan penghiliran kakao. Langkah pemerintah yang meminta petani kakao memfermentasi biji kakaonya, ternyata tidak mendapat apresiasi dari pembeli atau tengkulak.
Mereka (petani), jelas Gumbira tidak mendapatkan harga biji fermentasi dengan semestinya. Kondisi ini akhirnya membuat petani enggan memfermentasi biji kakaonya.
Petani, lanjutnya, tidak bisa melawan diskriminasi mereka tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi.