Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono menyatakan persoalan lahan pertanian masih akan menjadi persoalan yang harus diselesaikan bagi pemerintah baru hasil Pemilu 2014.
"Persoalan lahan masih menjadi kendala peningkatan produksi dan produktivitas pangan akibat tingginya alih fungsi atau konversi areal pertanian untuk nonpertanian," katanya dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Bogor, Minggu (18/5/2014).
Selain itu, tingkat kepemilikin areal pertanian di tingkat petani masih rendah yakni hanya 0,3 hektare per rumah tangga petani, jauh di bawah petani Thailand yang sudah mencapai 3 hektare per kepala keluarga.
"Oleh karena itu masalah lahan harus diselesaikan pemerintah ke depan," katannya dalam disksusi bertema Mencari Pemimpin yang Pro Pertanian.
Suswono menyatakan alih fungsi lahan pertanian per tahun mencapai 100.000 hektare, sementara itu kemampuan pemerintah mencetak sawah baru hanya mencapai 38.000 hektare.
Menurut dia, rendahnya pencetakan sawah baru oleh pemerintah disebabkan sulitnya mencari lahan di Indonesia. Bahkan dari lahan pertanian yang dijanjikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan seluas 7,2 juta hektare hanya terealiasi 13.000 hektare.
"Kita defisit 60.000 hektare. Katanya, kita punya lahan yang luas tetapi faktanya begitu sulit," katanya .
Mentan menyatakan salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara (moratorium) alih fungsi lahan pertanian.
Rencana tersebut, tambahnya, seharusnya diatur langsung oleh pemerintah pusat saat ini, agar seluruh Pemerintah Daerah tidak mudah memberikan izin alih fungsi lahan pertanian.
"Artinya harus ada intervensi dari pusat. Saya setuju untuk sementara kondisi memperihatinkan dengan kondisi lahan defisit 60.000/tahun moratorium adalah salah satu usaha yang bisa diintervensi oleh pusat," katanya Selain persoalan lahan, menurut Suswono, pemerintah mendatang harus lebih meperhatikan nasib infrastruktur pertanian seperti irigasi.
Pihaknya mencatat saat ini 52% irigasi di Indonesia dalam keadaan rusak dan dibutuhkan dana hingga Rp21 triliun untuk memperbaiki.
Sementara itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Joko Soesilo mengharapkan pemerintah Indonesia untuk mau kembali belajar mengembangkan sektor pertanian dari negara lain, salah satunya Swiss.
Menurut dia, negara kaya di Eropa tersebut sukses mengembangkan sektor pertanian, salah satu faktornya yakni keberpihakan dan perhatian yang cukup besar dari pemerintah.
Ia mengatakan Swiss merupakan negara industri tetapi pertanian tidak ditinggalkan, bahkan ada kebijakan pengharusan agar lahan-lahan bisa ditanami jagung serta padang gembala untuk sapi "Di Swiss ada ketentuan, kalau Anda mewariskan tanah pertanian kepada anak, tidak boleh tanah warisan itu dipecah, karena tanah pertanian di Swiss sangat dilindungi, tidak boleh dialih fungsi sehingga lahan pertanian setiap tahun bertambah," katanya.
Menurut Joko, Swiss berpenduduk 7,6 juta, tetapi memiliki populasi ayam potong 9 juta ekor, sapi 1,6 juta ekor, babi sebanyak 1,5 juta ekor dan 1,5 juta ekor biri-biri.
