Direksi Merpati Minta Pemerintah Bertindak Cepat Soal Hak Karyawan

Bisnis.com, JAKARTA--Jajaran Direksi Merpati Nusantara Airlines kembali mengadakan pertemuan audiensi dengan berbagai kelompok Serikat Pekerja maskapai tersebut difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Senin (19/5/2014).

Direktur Utama Merpati Asep Ekanugraha mengatakan pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari penyelesaian atas hak-hak normatif karyawan yang belum terbayarkan selama 6 bulan terakhir.

Dia melanjutkan manajemen Merpati saat ini masih terus mengupayakan agar Merpati dapat mengudara kembali sebagai usaha untuk mewujudkan salah satu tuntutan berbagai serikat pekerja Merpati.

“Selama 5 bulan terakhir kami sudah meyelesaikan business plan, mendapatkan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta pembicaraan yang berkelanjutan dengan para calon mitra KSO Merpati,” lanjut Asep.

Dia upaya untuk menghidupkan kembali Merpati tidak mudah, mengingat hutang perusahaan yang kini sudah hampir mencapai Rp7,6 triliun.

“Kami telah membuat rencana kerja yang sustainable, tetapi agar rencana ini dapat dijalankan tentunya kami membutuhkan dana tidak kecil, antara Rp400 miliar- Rp600 miliar. Ini pun sebagian besar akan digunakan untuk memenuhi hak-hak normatif rekan-rekan pegawai Merpati,” katanya.

Dia melanjutkan, sSatu-satunya solusi cepat adalah apabila pemerintah bisa mengucurkan dana talangan atas penjualan sebagian saham Merpati Maintenance Facility dan Merpati Training Center.

Jika hal ini ini dapat segera dilakukan, menurutnya hak pegawai dibayarkan dan masih ada sisa untuk bisa memulai kembali operasi di beberapa jalur.

Dia menambahkan bahwa saat ini Merpati masih terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian agar mencari titik temu yang memungkinkan Merpati beroperasi kembali.

Sejak Januari 2014, dia mengaku sudah mengadakan 38 pertemuan dengan pemerintah [kementerian, lembaga tinggi negara], empat kali dengar pendapat dengan DPR, 12 pertemuan dengan para karyawan yang pada puncaknya telah berhasil menyetujui RKAP dan RJPP.

"Tinggal sekarang menunggu dana agar kami bisa kembali terbang," tukasnya.