Bisnis.com, JAKARTA— Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan catatan silpa senilai Rp240 miliar atau sekitar 8,6% dari total APBD Provinsi Sumatra Barat 2013.
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto meyayangkan terjadinya silpa dalam APBD Sumbar 2013 yang kerap diartikan pembangunan di daerah tidak jalan.
“Kami selalu monitoring substansi silpa di setiap APBN dan APBD. Jika terjadi silpa merupakan penghematan dari pengadaan artinya itu sesuatu yang baik,” katanya melalui rilis yang diterima Bisnis.com, Selasa (17/6/2014).
Gatot tidak mempersoalkan jika terjadi silpa yang diakibatkan oleh penghematan. Namun sangat disayangkan jika anggaran mengendap akibat program yang tidak jalan. Dia mencontohkan belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal berdampak buruk terhadap pembangunan.
Agar pembangunan berjalan sesuai keinginan dan peraturan undang-undang, dia meminta kepala daerah berupaya mengelola dana APBD dengan baik, sehingga tidak penggunaannya bisa dioptimalkan dan tidak menjadi silpa.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan silpa dalam APBD Sumbar 2013, a.l berasal Rp55 miliar dana beasiswa dari Rajawali. Dana itu sejak 4 tahun lalu belum tersalurkan karena ketiadaan perangkat hukum untuk mencairkannya.
Kemudian belanja barang dan jasa sebanyak Rp65 miliar dan belanja modal Rp37 miliar. Belanja modal itu tidak terealisasi karena masalah tanah akibat pembebasan tanah dengan masyarakat tidak selesai. “Pemerintah tidak bisa membayar dananya, karena masalahnya masih bersengketa antara si pemilik tanah,” ujar Irwan.
Selain itu, dana hibah bansos 2013 tidak cair, karena sejumlah aturan yang belum dilaksanakan. Irwan menyebutkan hanya sebagian kecil silpa yang tidak terserap untuk pembangunan.
