Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menegaskan bakal lebih gencar menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), termasuk dengan melibatkan jajaran TNI/Polri.
Hal ini ditegaskan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyusul adanya temuan beras oplosan dengan kualitas buruk yang dikemas ulang (repack) menjadi beras SPHP.
Dia memerinci, TNI/Polri melalui koperasi TNI/Polri ikut menjual beras SPHP. Menurutnya, TNI/Polri dapat dipercaya dalam penjualan beras SPHP dan tidak mungkin melakukan pemalsuan terhadap komoditas ini.
“Jadi pemasarannya lewat jajaran TNI sekarang. Jadi koperasi-koperasi TNI, satuan-satuan TNI mulai dari tingkat Kodam, Kotama, kemudian Korem, Kodim, bahkan Koramil bisa jual [beras SPHP],” kata Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Nantinya, sambung Rizal, Koperasi TNI/Polri juga akan melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau.
“Tujuannya apa? Kalau yang jual [beras SPHP] mereka [TNI/Polri] kan nggak mungkin melakukan pemalsuan. Jadi kami lakukan ini tambah lagi dengan gerakan pangan murah di masing-masing satuan,” terangnya.
Baca Juga
Adapun saat ini, Bulog telah melakukan uji coba penjualan beras SPHP di Batalyon 328 Kostrad, Cilodong dengan harga jual Rp62.500 per kemasan. Dalam hal pembelian, Bulog juga membatasi setiap pembelian sebanyak dua kemasan.
“Sekarang kami sudah nyoba komunikasi dengan TNI. Nah yang sedang berlangsung hari ini dengan TNI adalah di Batalyon 328 Kostrad, Cilodong,” terangnya.
Dia juga mengklaim selama masa uji coba itu, animo masyarakat sangat tinggi terhadap beras SPHP.
“Kami mulai dari kemarin, kita coba, uji-coba, alhamdulillah ramai [dan] 10 ton nggak sampai setengah hari habis. Karena di Cilodong itu kan tempat olahraganya masyarakat Depok dan sekitarnya. Jadi pas Sabtu-Minggu itu ramai. Nah ini kita nambah lagi di sana. Ini luar biasa animonya,” tuturnya.
Ke depan, Rizal menambahkan Bulog juga akan melibatkan koperasi di setiap kementerian/lembaga untuk memasarkan beras SPHP.
“Kami ke depan juga akan libatkan juga teman-teman Polri sehingga semuanya terlibat. Termasuk kantor-kantor pemerintah lainnya kayak Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain-lain sebagainya itu bisa kita libatkan,” tuturnya.
Rizal menjelaskan keterlibatan koperasi di setiap instansi pemerintahan ini, termasuk koperasi TNI/Polri, sebagai upaya agar tidak ada praktik kecurangan terhadap beras SPHP.
“Supaya lebih aman, lebih safe. Kalau di instansi pemerintah kan nggak mungkin dia ngoplos. Tapi yang bahaya kan yang di pasar-pasar ini. Yang di pasar-pasar nggak ada yang ngawasin soalnya,” tuturnya.
Kendati demikian, Rizal menjelaskan bahwa Bulog sejatinya juga melakukan pengawasan beras SPHP di pasar. “Ada, pengawasannya [di pasar], ada. Tapi nggak seketat yang di jajaran TNI Polri maupun yang ada di pemerintahan,” pungkasnya.
