Bisnis.com, BANDUNG – Usai Pilpres 2014 digelar, muncul wacana pembentukan kementerian yang fokus pada urusan bidang kemaritiman, untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia.
Ketua HNSI Jabar Ono Surono menyatakan tidak setuju dengan ide tersebut, karena sudah ada dua lembaga yang menanganinya, yakni Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
“Saat ini banyak yang mewacanakan membentuk kementerian baru, yakni Menko Maritim. Hal itu akan mengakibatkan pemborosan atau inefisensi APBN sekaligus tidak sesuai dengan harapan untuk membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (13/8/2014).
Ono menjelaskan KKP sebenarnya sudah mempunyai visi, misi, dan program yang bagus, hanya saja orientasi pemerintah khususnya presiden belum mengarah kepada pembangunan sektor maritim sehingga dukungannya tidak maksimal.
Selain itu, nelayan selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sehingga programnya tidak aplikatif dan tidak sesuai denga tujuan karena program itu terlahir hanya sepihak.
“Jika pemerintahan sekarang tidak bisa mengoptimalkan kedua lembaga tersebut, maka pemerintahan baru mendatang harus berani mewujudkannya,” ujarnya.
Dia menyebutkan luas laut Indonesia mencapai 5.8 juta kilometer persegi dengan panjang bibir pantai 81.000 kilometer serta potensi penangkapan ikan 6, 26 juta per tahun dengan jumlah spesies ikan yang mencapai 37% ikan dunia. (Adi Ginanjar Maulana/Fadly Fauzi)
