Bisnis.com, BANDUNG – Usai Pilpres 2014 digelar, muncul wacana pembentukan kementerian yang fokus pada urusan bidang kemaritiman, untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia.
Ketua Kelompok Bersama Ikan Tangkap Jawa Barat Royani menyatakan wacana pembuatan Kementerian Kemaritiman bukan suatu penyelasaian masalah yang dihadapi oleh para nelayan.
Dia mengungkapkan seharusnya pemerintah mengoptimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada, tidak harus membuat membuat Kementerian Kemaritiman.
“Hal yang paling penting bagaimana pemerintah memberikan anggaran yang cukup untuk sektor perikanan dan kelautan, tidak perlu untuk membuat Kementerian Kemaritiman segala. Cukup dengan mengoptimalkan kinerja dari lembaga-lebaga yang sudah ada,” ungkap Royani, Rabu (13/8/2014).
Menurutnya, anggaran dari pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan masih belum membantu meningkatkan pengelolaan produktivitas lau, salah satunya produksi ikan saat ini menurun 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Biasanya nelayan bisa melaut selama 1 bulan saat ini hanya 20-25 hari. Nelayan hanya mampu mendapatkan ikan 70 ton dari biasanya sebesar 100 ton," ujarnya. (Adi Ginanjar Maulana/Fadly Fauzi)
