Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri menilai koordinasi lintas kementerian pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II belum maksimal. Hal ini kerap menjadi penghambat akselerasi bisnis di berbagai lini industri.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Natsir Mansyur mengatakan KIB II tetap menyisakan pekerjaan rumah soal pencapaian pertumbuhan perekonomian, pengadaan lapangan kerja, dan berbagai hal lain yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
“Pekerjaan rumah yang ada ini bisa diselesaikan melalui Indonesia incorporated. Kementerian jangan terus menyimpan egoisme masing-masing,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (15/8/2014).
Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2015 diasumsikan pertumbuhan ekonomi di level 5,6%. Adapun dua aspek yang sangat memengaruhi kinerja perekonomian domestik ialah kelancaran arus investasi serta pertumbuhan industri.
“[Kenyataannya] ada sekitar 680 peraturan yang sekarang menghambat dunnia usaha. Egoisme antarkementerian yang bikin target pertumbuhan industri tidak tercapai,” ucap Natsir.
Kadin Indonesia menilai kabinet mendatang pun tidak akan berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada sekarang jika koordinasi lintas kementerian tidak diperbaiki.
Sejumlah masalah yang wajib diselesaikan pemerintah selanjutnya a.l. upah buruh, tarif listrik, suku bunga, dan subsisi bahan bakar minyak.
