Bisnis.com, BANDUNG—Sertifikasi perkebunan teh rakyat di Jawa Barat saat ini hanya mencapai 6.000 hektare, atau 20% dari total luas lahan 30.000 ha.
Perkebunan teh rakyat yang sudah disertifikasi antara lain di wilayah Kabupaten Cianjur 5.000 ha, Kabupaten Bandung Barat 500 ha, dan Kabupaten Garut 500 ha. Sementara sisanya yang belum disertifikasi terdapat di delapan kabupaten.
Koordinator National Reference Group on Tea (NRG) atau Forum Setifikasi Teh Lestari Indonesia (FSTI) Iyus Supriatna mengatakan sertifikasi teh tersebut belum sepenuhnya dilakukan karena keterbatasan anggaran.
Menurutnya, selama ini pihaknya melakukan sertifikasi teh lestari tanpa menggunakan APBN dari pemerintah, tapi mengandalkan CSR dari lembaga swadaya internasional.
“Sertifikasi ini sudah dilakukan sejak 2007, yang dilakukan secara independent tanpa campur tangan pemerintah sehingga prosesnya cukup memakan waktu lama,” katanya kepada Bisnis.com, Minggu (7/9/2014).
Menurutnya, sertifikasi lestari ini memenuhi persyaratan pasar global antara lain Ethical Tea Partnership (ETP), Organic Certification, Rainforest Alliance, dan UTZ Certified. Sertifikasi ini juga berlaku di pasar domestik, di mana produk the yang sudah mendapat sertifikasi lestari sudah melalui uji keamanan pangan dan persyaratan lainnya.
Menurutnya, setiap tahunnya penghasil teh menyuplai kebutuhan pasar domestik dan ekspor mencapai 20.000 ton.
Iyus juga menjelaskan teh domestik kian tertekan oleh hantaman impor dari sejumlah negara penghasil teh dunia, antara lain Asia, Amerika, dan Eropa.
Dia menyebutkan sekitar 10.000 ton teh impor masuk ke pasar domestik setiap tahunnya. “Sertifikasi lestari ini terus kami genjot untuk menangkis dari serbuan impor yang membanjiri pasar domestik,” ujarnya.
Selain itu, ujarnya, untuk mengurangi penyusutan areal teh perlu ditingkatkan produktivitas kebun teh-nya, sehingga pendapatan petani meningkat dan tidak terjadi alih fungsi lahan. “Langkah perbaikan kebunnya melalui rehabilitasi dan intensifikasi serta pemadatan populasi tanaman secara bertahap sampai minimal 14.000 pohon per ha,” katanya.
Dia beralasan kendala peremajaan tidak dapat dilakukan petani akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Sehingga, katanya, petani terpaksa hanya melanjutkan pohon teh yang sudah ada meskipun hasilnya tidak maksimal. (Adi Ginanjar Maulana/Dimas Waradhitya/Wisnu Wage)
