Bisnis.com, MALANG - Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) menuntut kepada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk mempertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sekretaris Jenderal MAI, Agung Sudaryono, mengatakan sejumlah alasan agar Jokowi-JK mempertahankan dan tidak merubah sektor perikanan dalam KKP karena MAI menilai perubahan kabinet (pemisahan atau penggabungan) terbukti tidak efektif dan perlu waktu adaptasi minimal dua tahun agar dapat berjalan dengan normal.
“Sektor kemaritiman jika berdiri sendiri akan menjadi cost centre dari dana APBN, sehingga negara akan lebih banyak mengeluarkan dana bagi pembangunan kemaritiman di Indonesia,” kata Agung usai Seminar Pembangunan Industri Akuakultur Indonesia sebagai Penggerak Ekonomi Unggulan bagi Kemakmuran Bangsa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (25/9/2014).
Selain itu sektor perikanan sebagai sektor strategis dan potensial terbukti memberikan progress kemajuan yang nyata sebagai sumber devisa dan lapangan kerja bagi pembangunan Indonesia sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada 2001.
Sehingga sektor tersebut menjadi penyeimbang dan pendukung bagi kemajuan pembangunan kelautan da perikanan di Indonesia yang berkelanjutan secara ekologi dan sosial ekonomi (sosek). “KKP sudah eksis sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sejak 2001 dan Indonesia merupakan produser perikanan terbesar di dunia setelah China,” jelas dia.
Sektor perikanan laut khususnya penagkapan hasil laut dan budidaya laut secara ilmiah berbeda dengan pengertian sektor perikanan agrikultur darat yakni budidaya air tawar dan air payau, sehingga jika dipisahkan antara perikanan darat dan perikanan laut akan membikin rancu. Mencontoh negara-negara maju, lanjut dia, yang leading dalam sektor perikanan dan kelautan masuk dalam Department of Fisheries and Ocean.
“Jika digabungkan pengelolaan keduanya akan lebih komprehensif, koordinatif dan efektif karena masih dalam bidang yang sangat relevan sama,” ujarnya.
David Hermawan, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UMM, mengatakan rencana pemisahan sektor kelautan dengan memasukkan ke dalam Departemen Maritim dan sektor perikanan akan bergabung dalam Departemen Kedaulatan Pangan termasuk di dalamnya ada pertanian dan peternakan sebagai langkah kemunduran.
“Selain itu akan membuat nomenklatur perguruan tinggi yang memiliki fakultas perikanan dan kelautan se-Indonesia menjadi kacau. Di Indonesia sendiri saat ini terdapat sekitar 20 perguruan tinggi yang memiliki fakultas perikanan dan kelautan,” tambah David.
