Bisnis.com, JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap menteri perhubungan yang akan menjabat pada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla harus mengutamakan kepentingan nasional terkait implementasi program tol laut dan poros maritim.
Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldi Masita mengatakan implementasi tol laut atau poros maritim harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing karena esensi dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat
“Tol laut dan poros maritim bisa mengancam kedaulatan dan industri maritim nasional bila menterinya nanti lebih pro kepada kepentingan asing,” ujarnya, Senin (6/10/2014).
Dia mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.
Bahkan, katanya, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri. “Ini situasi yang cukup memprihatinkan sehingga pemerintahan yang baru harus bisa menghentikan praktik liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional,” katanya.
Dia menilai pemerintah ke depan harus cermat dalam menempatkan sosok menhub yang benar-benar memiliki integritas yang kuat, rekam jejak yang baik dalam mendukung penguatan industri nasional dan memperkuat kedaulatan negara.
