Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Masyarakat Akuakultur Indonesia meminta pemerintah baru untuk mempertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Agung Sudaryono mengatakan pembentukan kementerian maritim nantinya berpotensi memundurkan usaha budidaya perikanan di Indonesia.
"Selama 14 tahun ini unit usaha perikanan itu top, khawatir kalau kementerian ini ditarik jadi kecil usahanya," ujarnya saat memberikan materi pada diskusi bertema Peran Sub Sektor Perikanan Budidaya dalam Perekonomian Nasional di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Agung menambahkan pembentukan kementerian maritim nantinya dapat memisahkan perizinan dan pembudidayaan ikan air laut, tawar, dan payau dalam kementerian. Padahal, ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam sektor perikanan.
"Ikan itu kan ada yang awalnya di air tawar, lalu besarnya di air laut. Nggak bisa dikotak-kotak begitu," katanya.
Dengan pembentukan kementerian maritim, lanjutnya, aspek otoritas, perizinan, dan penanganan ikan air laut, tawar, dan payau akan dipisah di kementerian yang berbeda.
Kementerian maritim nantinya mengurus segala usaha di kelautan, termasuk pertambangan yang ada di laut. Sementara, budidaya air tawar dan payau akan berada di kementerian yang berbeda.
Menurutnya, sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar sebagai sumber pendapatan usaha rumah tangga. Nilainya mencapai 196,4 juta per tahun.
Untuk sektor lainnya, seperti hortikultura hanya 9% dan perkebunan hanya 10% dari total pendapatan sektor perikanan.
Selain itu, negara yang maju dengan sektor perikanannya, seperti Kanada, memang telah menyatukan sektor perikanan dan kelautan dalam satu departemen. Penggabungan ini memang dilakukan agar lebih komprehensif, koordinatif, dan efektif.
"Perubahan kabinet hanya buang-buang waktu, adaptasinya bisa 2-3 tahun," ujarnya.
Agung mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dipertahankan untuk menguatkan sektor perikanan ini yang sudah terbukti meningkat selama 14 tahun sejak kementerian ini dibuat.
"Ingin declare, menguatkan. Posisi perikanan ini sangat penting untuk ekonomi ke depan," ujarnya.
