Institusi Keuangan Asing Boleh Danai Proyek Infrastruktur

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah membuka pintu bagi institusi keuangan asing dan lembaga multilateral yang hendak menggulirkan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia sangat besar. Untuk membangun proyek pembangkit listrik 35.000 MW, misalnya, dibutuhkan investasi sebesar US$35 miliar.

Namun, JK menilai aspek permodalan bukan menjadi masalah, lantaran banyak pihak yang berminat untuk menggulirkan modal.

"Saya bertemu dengan banyak pihak, ADB, IDB, Bank Dunia, China, Abu Dhabi, mereka siap untuk danai infrastruktur. Tidak ada yang bilang siap dana untuk bangun apartemen," kata Wapres dalam pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2014, Rabu (5/11).

JK optimistis dana dari institusi keuangan internasional akan masuk apabila Indonesia memiliki iklim bisnis dan regulasi yang kuat.

Terkait proyek infrastruktur, JK menegaskan proyek yang layak secara bisnis akan ditenderkan kepada swasta.

Adapun pemerintah akan menggarap proyek yang layak secara ekonomi, namun tidak layak secara bisnis. Misalnya, proyek pembangunan jalan pedesaan dan waduk.

Terkait pendanaan proyek-proyek infrastruktur, Ketua Umum Kadin  Suryo Bambang Sulisto menyarankan agar Indonesia bergabung dalam forum Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang digagas oleh Tiongkok untuk menghidupkan kembali jalur sutra.

"Sembilan dari 10 negara Asean sudah bergabung dalam AIIB, tetapi Indonesia belum. Kami minta pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam AIIB, karena ini sejalan dengan visi kemaritiman yang digagas Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Kadin juga pernah mengusulkan agar pemerintah membentuk bank khusus infrastruktur. Namun, hal tersebut ditanggapi dingin oleh Wapres.

"‎Kita justru mau menggabungkan bank-bank kita," kata Kalla.