SIDANG RSPO KE 12: PBB & RSPO Teken Kesepakatan Sawit Lestari

Bisnis.com, KUALA LUMPUR--Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menandatangani kesepakatan (MoU) dengan the United Nations Environment Programme (UNEP) yang bertujuan meningkatkan kesadaran global akan minyak sawit yang lestari dan berkelanjutan.

Kerja sama dengan Program Lingkungan PBB tersebut sekaligus bermaksud mendorong permintaan pasar terhadap komoditas penting yang memiliki potensi untuk memainkan peran besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati bumi.

Minyak sawit merupakan minyak nabati paling laris di dunia yang dimanfaatkan lebih 50% di semua barang-barang konsumsi.

Namun metode produksi konvensional, meski menawarkan peluang ekonomi dan sosial yang besar bagi negara pengekspor, sangat tidak berkelanjutan dan dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan.

Karena itu sertifikasi minyak sawit lestari bermaksud agar sesuai dengan standar lingkungan yang disepakati secara global yang berhubungan dengan praktik terbaik sosial, lingkungan, dan ekonomi .

PBB mencatat minyak sawit lestari memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap agenda pembangunan pasca 2015, termasuk upaya UNEP pada produksi dan konsumsi berkelanjutan dan produksi (SCP) serta ekonomi hijau.

Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner mengatakan bahwa dengan menggabungkan sumber daya politik dan kelembagaan, pihaknya berharap dapat memberikan nilai tambah bagi upaya yang sedang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, LSM, otoritas nasional dan pemimpin dalam komunitas bisnis.

"Karena itu RSPO patut kita dukung dalam komitmen mereka untuk menghasilkan minyak sawit lestari," ujarnya saat penandatanganan MoU dengan RSPO di sela-sela pertemuan tahunan RSPO ke-12 yang dibuka Chairperson RSPO Biswaranjan Sen di Kuala Lumpur, Rabu (19/11/2014).

Minyak sawit, lanjut Steiner, adalah contoh klasik yang menghadirkan peluang win-win solution bagi semua pihk terkait.

Sektor minyak kelapa sawit dapat menjadi teladan tentang cara memanfaatkan dinamika pasar global untuk memperbaiki pola produksi dan transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi yang lebih inklusif," jelas Steiner.

RSPO yang dibentuk pada 2004 telah memiliki lebih dari 1.800 anggota dan merupakan program sertifikasi minyak sawit berkelanjutan terbesar di dunia.

Belum lama ini RSPO juga telah menerima Status Konsultatif Khusus (Special Consultative Status) dari United Nations Economic and Social Council (Ecosoc), unsur PBB yang membidangi pembangunan ekonomi dan sosial.

Sementara itu Sekjen RSPO Darrel Webber mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan kesempatan untuk menghubungkan minyak sawit lestari dengan Program Produksi Konsumsi Berkelanjutan UNEP.

"Kami sangat yakin bahwa RSPO dapat membantu UNEP dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB," ujarnya.

Saat ini, sekitar 18 % dari hasil minyak sawit global telah disertifikasi oleh RSPO tetapi baru memasok sekitar setengah dari permintaan pasar.

Pada Desember 2014, Uni Eropa akan memberlakukan undang-undang baru yang mewajibkan adanya label makanan yang secara eksplisit menyatakan kandungan minyak nabati yang digunakan.

Sejauh ini RSPO mencatat bahwa Indonesia dan Malaysia masih merupakan pemasok 87% kebutuhan minyak sawit dunia meski produksi di kawasan Equatorial Afrika juga mulai berkembang pesat.