Bisnis.com, JAKARTA -- Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina mendapat respons positif pengamat.
Rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke PT Pertamina (Persero) pascahabis kontrak pada 2017 dinilai sebagai bentuk kedaulatan energi.
Pengamat energi dari UGM Fahmi Radhy di Jakarta, Jumat, mengatakan rencana pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang tepat.
"Dasarnya adalah UU Migas yang menyebutkan kontrak setelah 50 tahun dikembalikan ke negara dan selanjutnya dikelola Pertamina," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu segera mengeluarkan keputusan pengelolaan 100% hak partisipasi Mahakam ke Pertamina, sehingga memberi kepastian bagi Pertamina maupun operator saat ini, Total E&P Indonesie.
Selanjutnya, Fahmi yang juga Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas berharap Pertamina mengelola sendiri Mahakam setelah 2017.
"Kalau memang mampu, lebih baik kelola sendiri. Jadi bangsa sendiri yang kelola sumber alamnya," ujarnya.
Namun, lanjutnya, ia meminta Pertamina tetap membuka pembicaraan b to b dengan Total bagaimana pengelolaan Mahakam pasca-2017.
Menurut dia, saatnya pemerintah memberikan kesempatan Pertamina mengelola sumber daya alam di negara sendiri.
"Dengan demikian, bisa menjadi modal Pertamina naik ke kelas dunia," katanya.
Meski, lanjutnya, pascapemberian 100% ke Pertamina, produksi Mahakam menjadi turun sebagai konsekuensi Total menyesuaikan investasinya hanya sampai 2017.
"Ini demi kepentingan bangsa. Toh, setelah 2017, produksi Mahakam akan meningkat lagi," katanya.
Ia juga yakin keputusan pemberian Mahakam ke Pertamina tidak menyebabkan penurunan minat investasi asing karena keputusan diambil setelah 50 tahun dikelola Total.
Menurut dia, minat investasi tergantung proses perizinan, pembebasan lahan, dan insentif fiskal.
Fahmi juga mengapresiasi penunjukkan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina, sehingga kedaulatan energi bisa terwujud.
"Saya yakin Pak Dwi bersama Pak Amien (Ketua SKK Migas Amien Sunaryadi) dan Pak Faisal (Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri) merupakan tiga serangkai yang bisa memberantas mafia migas, sehingga kedaulatan energi terwujud," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja meminta Pertamina menolak kalau pertukaran (swap) Mahakam setelah 2017 dengan aset Total tidak sepadan.
Menurut dia, Pertamina mestinya mendapat aset Total yang bagus seperti di Nigeria, Libya, Oman, atau Angola.
Pertamina, lanjutnya, membutuhkan minyak jenis sweet crude, sehingga mestinya dapat aset Total di Afrika.
Pertamina sudah mengirim surat resmi kesiapan mengelola 100% Mahakam setelah 2017 kepada Menteri ESDM Sudirman Said.
BUMN migas itu memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola Blok Mahakam.
Pertamina juga punya pengalaman meningkatkan produksi blok lepas pantai ONWJ dan WMO pascapengambilalihan.
Saat ini, Pertamina sedang melakukan "data room" Blok Mahakam untuk memahami kondisi teknis dan operasional dari wilayah kerja tersebut.
Pertamina akan mengirimkan proposal pengelolaan Blok Mahakam secara komprehensif dalam waktu tiga bulan mendatang.
