Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo serius memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan tidak menjadi janji politik.
"Pada masa Pak SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] banyak mega proyek dalam MP3EI namun [akhirnya] tidak jalan," imbuh Andi Rukman, Sekretaris Jenderal Gapensi di Jakarta, Selasa (9/12/2014)
Untuk itu, Gapensi berharap agar kegagalan implementasi proyek MP3EI di era kepemimpinan SBY tidak terulang kembali di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Selain itu, dia menilai proyek-proyek infrastruktur yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi bisa berjalan dengan mulus ke depannya, asalkan bisa menyelesaikan masalah perizinan dan masalah pengadaan lahan.
Dia menambahkan pelaku pasar konstruksi untuk kategori Usaha Kecil Menengah (UKM) tercatat sebanyak 85%. Kemudian kategori usaha menengah keatas sebanyak 12%, dan 3% dari BUMN.
"Kami harap pengerjaan infrastruktur yang semakin meningkat ini bisa dikerjakan bersama-sama. Proyek yang skalanya besar bisa diambil oleh BUMN, yang skala kecil dan menengah bisa diambil pelaku usaha lainnya," tuturnya.
Mengenai pencabutan subsidi BBM, dia mengakui bahwa hal itu sedikit mempengaruhi usaha di sektor konstruksi yang disebabkan karena kenaikan harga material bangunan. Kendati demikian, dia menilai bahwa pengaruh itu tidak berdampak terlalu signifikan.
"Dampaknya tidak telalu signifikan, hanya ada sedikit eskalasi saja sebesar 17%," ucapnya.
Pengaruh tersebut, imbuhnya, tidak terlalu menjadi masalah bagi para pengusaha. Apalagi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu dilakukan untuk dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Dia mengaku optimistis proyek-proyek besar yang dicanangkan dapat terwujud apalagi pemerintah sudah berkomitmen untuk mengatasi persoalan anggaran mengalihkan dana subsidi BBM ke sektor infrastruktur. Andi berharap agar kedepannya proyek infrastruktur yang diluncurkan bisa lebih mengutamakan kontraktor lokal.
