Mafia Migas Meresahkan Masyarakat, Kata Anggota DPR

Bisnis.com, CIANJUR - Anggota Komisi VII DPR RI akan telusuri keberadaan mafia minyak dan gas bumi khusus yang berada di dapil 3 Cianjur dan Bogor karena keberadaan mafia tersebut, meresahkan masyarakat yang kerap menjadi korban dengan mahal langkanya barang bersubsidi itu.

"Kalau indikasi adanya mafia bermain, atau apakah mafia itu ada atau tidak ada. Masih menjadi pertanyaan. Sebab mafia gas dan mafia minyak orangnya tidak kelihatan, tapi wujudnya sering muncul. Ini yang sedang kami telusuri dan sesuatu yang harus dipikirkan," kata Joko Purwanto anggota komisi VII DPR RI di Cianjur, Senin. (15/12/2014)

Dia mengungkapkan, terkait gas bersubsidi 3 kilogram sering terjadi kelangkaan dan harganya meroket karena beberapa faktor yang memungkinkan semua itu terjadi.

Sehingga salah satu tugas anggota dewan akan melakukan kontrol terhadap masalah tersebut karena disatu sisi, jelas dia, secara teori harusnya tidak terjadi, namun disisi lain kenyataannya terjadi kelangkaan atau harga mahal.

"Padahal gas melon dulunya pilot projek di dalam pemerintahan sebelumnya dan ternyata tidak dilakukan karena kita terbiasa dengan projek-projek yang sifatnya seperti itu, tetapi tidak ada kontinyuitas kelanjutannya seperti apa. Ini yang menjadi masalah," katanya.

Namun, tambah dia, komisi VII telah sepakat memikirkan alternatif energi, tinggal bagaimana bergesernya BBM menjadi gas. Bahkan pihaknya telah meminta pihak gas khususnya dari BPH Migas, bagaimana distribusi gas yang ada di negeri ini menjadi sesuatu jalan alternatif selain minyak.

Sedangkan untuk BBM, pihaknya dalam kunjungan kerja di wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan, menemui persoalan mekanisme pendistribusian dan manajemen BBM, sehingga menyebabkan situasi menjadi tanda tanya mengapa harga BBM bervariatif.

Ternyata persoalannya banyak terdapat sub SPM seperti SPBU yang kapasitasnya kecil menjamur di lapangan, sehingga bahan baku BBM disimpan ke dalam bentuk SPM dan ini yang menyebakan terjadi transportasi kos.

Transportasi kos ini yang mengkondisikan harga yang lebih tinggi terhadap harga baku modal awal menjadi harga jual di lapangan," katanya.