Mau Raskin, Pemda Mesti Serahkan Surat Alokasi ke Bulog

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri segera mengeluarkan surat imbauan kepada pemerintah daerah tingkat II untuk mengajukan surat alokasi raskin kepada Bulog Devisi Regional masing-masing.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah segera menggelontorkan 300.000 ton beras miskin untuk merapel absennya distribusi raskin pada November-Desember 2014 yang menyebabkan minimnya pasokan di pasar yang berujung pada kenaikan harga beras.

"Mendagri akan mengeluarkan surat dan akan ingatkan kembali bupati-bupati untuk keluarkan SPA (surat pengajuan alokasi) agar Bulog bisa menyalurkan 300.000 ton pada bulan ini, sehingga kenaikan harga yang berlebihan di daerah akan terkontrol kembali," katanya di kantor Wapres, Senin (23/2).

SPA dari Bupati, lanjut Sofyan, akan menjadi rujukan bagi Bulog subdivre mendistribusikan raskin sesuai kebutuhan daerah. Pasalnya, praktik distribusi raskin kerap tidak tepat sasaran atau dibagi secara merata tidak sesuai alokasi.

Seiring audit raskin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), distribusi 300.000 ton raskin diharapkan dapat memenuhi suplai di pasar sehingga beras tidak memicu inflasi pada Februari.

Berdasarkan pantauan Badan Pusat Statistik, kenaikan harga beras banyak terjadi di Jakarta. Di sejumlah daerah lain, harga beras justru dilaporkan turun.

"Oleh karena itu, Pak Agus (Gubernur BI) optimistis dengan inflasi bulan ini," imbuh Sofyan.

‎Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan sampai akhir Februari, inflasi cukup terkendali. Risiko gejolak harga dinilai Agus dapat dikendalikan dengan baik seiring koordinasi pemerintah.

"Kami lihat Februari masih akan cukup baik, bisa deflasi bahkan. Kami masih optimistis pengendalian inflasi sehingga tahun ini sesuai target plus minus 4%," kata Agus.