Bisnis.com, JAKARTA—Nilai investasi pengelolaan Blok Mahakam yang akan diambil alih oleh PT Pertamina (Persero) pasca berakhirnya kontrak pada 2017 mencapai US$25,2 miliar atau Rp315 triliun--kurs Rp12.500 per dolar AS--untuk kurun waktu 20 tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan nilai itu diajukan oleh perusahaan pelat merah tersebut dalam proposal yang disampaikan kepada pemerintah.
“Total investasi pegelolaan Mahakam US$25,2 miliar selama 20 tahun. Kan Pertamina mengajukan kontrak untuk 20 tahun ke depan,” katanya di Jakarta (8/3/2015).
Menurut Sudirman, meskipun nilai investasi yang dibutuhkan sangat besar, pemerintah merasa yakin bahwa Pertamina telah siap untuk menjadi operator. Keyakinan tersebut didapat setelah Pertamina mempresentasikan proposalnya.
Untuk pendanaannya, Sudirman mengungkapkan skemanya akan tergantung dari rencana bisnis Pertamina. Namun, normalnya akan berasal dari sebagian dana internal dan pembiayaan dari luar seperti pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.
“Ini masih belum jelas. Tapi, nanti akan dibahas bagaimana dengan dukungan dananya. Tergantung dari business plan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan transisi yang akan terjadi dengan operator lama, yakni Total E&P Indonesia, pemerintah akan memberi waktu kepada dua perusahaan tersebut untuk meneruskan diskusi yang telah terbangun.
Dia mengungkapkan pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator saja karena pembahasan tersebut sifatnya business to business antardua korporasi termasuk soal persentase saham manakala Total digandeng Pertamina untuk mengelola blok tersebut.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja telah memberikan sinyal bahwa Total akan diajak untuk ikut berpartisipasi dalam blok tersebut setelah 2017.
Dia mengatakan Blok Mahakam bisa dikelola oleh tiga pihak, yakni Pertamina, Total, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur (Kaltim), dengan catatan Pertamina tetap memegang mayoritas saham. “Pemerintah maunya biarlah Pertamina dan Total yang akur. Kerja sama,” ujarnya.
