ABK HILANG: Berhasil Diidentifikasi, BNP2TKI Panggil Perusahaan Pengirim ABK

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan mengunjungi keluarga korban Anak Buah Kapal (ABK) yang hilang di di Kepulauan Falkland, Inggris Raya, sekitar Samudera Atlantik pada 26 Februari lalu.

Selain mengunjungi keluarga, lembaga yang dipimpin Nusron Wahid ini juga akan memanggil perusahaan yang mengirimkan para ABK tersebut untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban.

Nusron mengatakan berdasarkan penelusuran BNP2TKI, dari 21 WNI yang ada di kapal Taiwan Hsiang Fu Chuen tersebut, 20 di antaranya sudah diidentifikasi berdasarkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Sementara satu ABK yakni Umar Mian tidak terdapat dalam KTKLN.

"Begitu teridentifikasi saya langsung perintahkan agar BNP2TKI atas nama pemerintah mengunjungi keluarga. Ini penting sebagai bentuk kehadiran pemerintah atas apa yang dihadapi rakyatnya. Dan PT serta agennya kita segera panggil untuk tanggungjawab," kata Nusron, Rabu (11/3/2015).

Dua puluh ABK yang teridentifikasi tersebut adalah Ruwah Santoso (Pemalang), Saefudin (Brebes), Mochamad Fauzian (Tuban), Muhammad Husyen Thobroni (Tuban), Norlan Mikhael Ipol (Manado), Reven Mandalika (Manado), Didi Nurefendi (Pemalang), Jimi Manopo (Pemalang), Abdul Sony (Pemalang), dan Indra Aprilianto (Brebes).

Selain itu Multadi (Tegal), Jamal (Brebes), Taryono (Brebes),  Didin Safrudin (Majalengka), Muhammad Rahman Gurling (Brebes), Anton Wartono (Majalengka), Wahyudi (Banyumas), Ahmad Sobirin (Tegal), Tohir (Cirebon), dan Mif Aziz Musthofa (Tegal).

"Jabatan mereka antara lain sebagai Able Body Seaman, Deckhand, Decorato," imbuh Nusron.

Perusahaan yang memberangkatkan para ABK tersebut adalah PT. Bima Samudra Bahari (empat orang), PT. Mutiara Jasa Bahari (tiga orang), PT. Binar Jaya Pratama (tiga orang), PT. Media Maritim Tegal (tiga orang), PT. Seva Jaya Bahari (dua orang), dan PT. Puncak Jaya Samudera (dua orang).

"TKI lainya sedang dicari datanya untuk disinkronkan dengan data yang dimiliki Kementerian luar negeri," ujarnya.