Bisnis.com, JAKARTA--Menyusul pernyataan Menkeu Bambang Brodjonegoro tentang pergeseran prioritas pemerintah dari pertumbuhan menjadi stabilitas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago justru menampiknya.
Kita tidak akan mengorbankan momentum pertumbuhan. Kita ingin membangun pondasi perekonomian supaya kuat, tapi tidak hanya pertumbuhan, kata Andrinof usai membukaWorkshopReformasi Regulasi di Indonesia di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rabu (25/3/2015).
Sebelumnya, pascakritik bertubi-tubi dari berbagai lembaga multilateral tentang target pertumbuhan dan pendapatan yang kelewat ambisius Bambang akhirnya menyatakan pemerintah akan lebih berfokus pada stabilisasi atau konsolidasi perekonomian.
Rencana belanja modal yang ekspansif di tengah depresiasi rupiah juga berisiko memperlambat laju perbaikan defisit neraca transaksi berjalan, yang diproyeksikan World Bank masih berkutat pada kisaran 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Buntutnya, pemerintah juga mempertaruhkan target defisit fiskal yang berisiko membengkak akibat target pendapatan yang diyakini meleset. Sejauh ini belum ada koordinasi terkait perubahan orientasi tersebut.
Pemerintah, kata Andrinof, masih menjalankan rangkaian rencana dan program seperti semula, begitu pula dengan target-target masih dipasang di level yang sama. Dalam APBNP 2015 pemerintah menargetkan pertumbuhan pada level 5,7% sepanjang 2015 yang dipandang hampir mustahil oleh World Bank dan IMF.
Sementara itu, terkait rencana belanja modal sejauh ini pun pemerintah belum berencana mengeremnya. Andrinof meyakini kondisi fiskal takkan terganggu meski pemerintah mengeksekusi belanjanya secara optimal. Kita tidak akan ceroboh sampai bikin fiskal berisiko, ungkapnya.
Adapun Andrinof mengatakan pemerintah bukan berarti cuek terhadap peringatan dan masukan dari berbagai pihak, terutama sejumlah lembaga multilateral yang belakangan cukup ramai.
Dia menekankan, pemerintah hanya menggarisbawahi bahwa belum tentu semua lembaga multilateral mengerti betul masalah yang dihadapi pemerintah.
Kita kan harus menyamakan frekuensi. Kita yang paling tau tentang masalah kita dan kita punya cara dan pandangan sendiri untuk menghadapinya, katanya.
Sebelumnya, pemerintah dikritik karena dinilai mencibir berbagai peringatan dan saran dari lembaga multilateral.
