Bisnis.com, PADANG—Pengembang mendesak pemerintah daerah merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk memudahkan pengadaan lahan bagi pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatra Barat Hendra Gunawan meminta pemerintah daerah, seperti Pemkot Padang merevisi RTRW untuk mendorong program pengadaan rumah bagi masyarakat.
“Yang paling susah itu di Kota Padang, karena harga lahan sangat mahal. Kami desak pemda untuk revisi RTRW, sehingga ada lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah,” katanya kepada Bisnis, Senin (11/5).
Menurutnya, pemerintah daerah mesti menyukseskan program 1 juta rumah yang digalakkan pemerintah pusat dengan memfasilitasi pengembang mendapatkan lahan yang murah, sehingga kebutuhan rumah terpenuhi.
Dia mengatakan sudah ada wacana dari pemerintah daerah untuk mempermudah akses pengadaan lahan. Namun, belum ada kepastian hingga saat ini.
Untuk Kota Padang, dia menilai sudah tidak mungkin dibangun rumah murah karena keterbatasan lahan, serta harganya yang selangit. “Sudah harus dibuka lahan baru untuk perumahan, pemda harus dorong,” katanya.
Hendra memperkirakan kebutuhan rumah murah di Sumbar mencapai 400.000 unit. Namun, tahun ini REI hanya membangun 4.000 unit di Kabupaten Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Solok, dan Pasaman.
Sementara itu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Sumatra Barat menyatakan permintaan rumah tahun ini mencapai 150.000 unit, namun tidak mampu dipenuhi karena keterbatasan lahan.
“Dibutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk penyediaan lahan. Karena permintaan rumah tinggi, di Kota Padang saja mencapai 10.000 unit,” ujar Ramal Saleh, Ketua Apersi Sumbar.
Dia mengatakan Apersi menargetkan pembangunan 1.500 unit rumah tahun ini, setelah tahun lalu membangun 1.000 unit. Umumnya, rumah yang dibangun berada di luar kota Padang dan Bukittinggi yang terbatas soal lahan.
Adapun, pemerintah memprioritaskan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan bunga hanya 5%. Sebanyak 24 bank ditunjuk untuk menyalurkan KPR FLPP di sejumlah daerah, termasuk bank pembangunan daerah.
Di Padang, Direktur Pemasaran Bank Nagari (PT BPD Sumatra Barat) Indra Wediana mengatakan bank milik pemda Sumbar itu memfasilitas KPR FLPP untuk 200 unit rumah tahun ini. “Secara total kami targetkan penyaluran KPR sebanyak 1.000 unit, tetapi khusus melalui skema FLPP sebanyak 200 unit,” katanya.
