Bisnis.com, JAKARTA--Bank Pembangunan Asia (ADB) berencana meningkatkan alokasi pinjamannya untuk Indonesia sebesar 3-4 kali lipat dalam dua tahun ke depan. Tahun ini, ADB menggelontorkan US$1,5 miliar untuk pemerintah.
Country Director ADB Indonesia Steven Tabor mengatakan pihaknya masih membicarakan rencana itu a.l. mengukur kesiapan proyek-proyek yang akan dibiayai oleh dana dari lembaga multilateral tersebut.
"Mudah-mudahan itu bisa terealisasi pada 2017-2018, untuk naik US$3 miliar--US$3,5 miliar, tetapi itu akan memakan waktu ya," katanya di kantor ADB Indonesia, Selasa (7/7/2015).
Tabor mengatakan pihakya ingin memastikan bahwa pinjaman itu digunakan dengan semaksimal mungkin dan memberikan efek yang signifikan terhadap reformasi struktural dan pertumbuhan Indonesia. Nantinya, lanjut Tabor, penambahan pinjaman itu akan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan sosial.
Sementara itu, untuk tahun ini ADB menyepakati pinjaman untuk pemerintah senilai US$1,5 miliar. Nilai itu meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah pinjaman tahun lalu yakni senilai US$710 juta.
Selain memberikan pinjaman untuk pemerintah, ADB juga menyalurkan pinjaman pada sektor swasta melalui proyek-proyek tertentu. Namun, Tabor tak menyebutkan detail nilai pinjaman yang diberikan pada swasta. "Mudah-mudahan [terkait pinjaman untuk swasta] ada pengumuman lebih lanjut pada November ini," kata Tabor.
Sementara itu, dari nilai pinjaman US$1,5 miliar tahun ini Tabor mengungkapkan pemerintah dan ADB sudah menyepakati proyek-proyek yang akan menerima dana dengan nilai total US$1 miliar. Adapun, sisanya senilai US$500 juta tengah didiskusikan.
Menurutnya, berdasarkan kebiasaan selama ini persetujuan pinjaman total akan tercapai pada rentang kuartal III hingga kuartal IV. "Rentangnya antara Agustus-Desember, kita harus tunggugreenbookdari pemerintah," kata Tabor.
Dari total pinjaman pemerintah itu alokasinya akan dibagi dua, yakni setengah untuk infrastruktur sedangkan separuh lainnya untuk mendukung program reformasi pemerintah, terutama di bidang energi.
Adapun khusus untuk pendanaan proyek infrastruktur, Tabor menilai, penyalurannya akan disesuaikan dengan tahapan pengerjaan tiap-tiap proyek. Pinjaman itu diumumkan langsung oleh Direktur ADB Takehiko Nakao dalam kunjungannya ke Indonesia pada tengah Januari tahun ini.
Tabor mengatakan pihaknya sangat ingin meningkatkan bantuannya untuk Indonesia. Terlebih, mengingat Indonesia juga membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur dan memajukan kemaritiman dalam negeri.
Dalam kunjungannya ke Indonesia pada akhir Mei tahun ini, Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan saat ini defisit pembiayaan infrastruktur di negara berkembang, termasuk Indonesia, mencapai US$1 triliun-US$1,5 triliun setiap tahun.
Khusus untuk Indonesia, gap pendanaan infrastruktur diproyeksikan mencapai US$600 miliar dalam lima tahun ke depan. Untuk itulah diperlukan keterlibatan lembaga multilateral guna membantu mempersempit defisit itu.
Tabor menuturkan pihaknya juga menyambut baik kehadiran lembaga multilateral baru, khususnya Asian Infrastructure Investement Bank (AIIB) besutan China. "Kami menyambut rekan baru untuk bekerja sama," ungkapnya.
