Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita menilai pemerintah tak perlu membeli kapal untuk mewujudkan tol laut. Menurutnya, swasta telah menyediakan armada yang cukup, terlebih saat ini kondisinya masih banyak menganggur.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprioritaskan pengadaan transportasi laut, peneyeberangan, dan pelayaran rakyat dengan menganggarkan Rp34,3 triliun pada tahun depan. Total anggaran untuk pengadaan berbagai jenis kapal hingga 2019 tercatat sebesar Rp101,74 triliun.
Untuk kapal, pemerintah tidak perlu membeli tapi mengajak swasta untuk berpartisipasi karena sekarang ini banyak kapal milik swasta yangnganggur, katanya, Selasa (19/8/2015).
Bappenas mencatatkan bahwa peran transportasi laut di Indonesia baru mencapai 4% dari seluruh transportasi yang bergerak dimana sharetersebut masih kecil bagi sebuah negara kepulauan. Menurut Zaldi, tol laut perlu memprioritaskan pembangunan pelabuhan di kawasan timur agar kapal besar bisa merapat dan bongkar muat bisa cepat.
Seperti diketahui, dwelling time di sejumlah pelabuhan strategis relatif masih tinggi yaitu sekitar lima hari atau terendah di ASEAN. Sementara, waktu tunggu atau waiting time pelabuhan startegis juga tinggi mencapai 27-47 jam, sedangkan rata-rata negara ASEAN hanya dua jam.
Untuk tol laut yang prioritas adalah pembangunan pelabuhan di timur agar kapal besar bisa merapat dan bongkar muat bisa cepat. Prioritas kedua membangun logistic center di pelabuhan-pelabuhan di timur, jelasnya.
