Bisnis.com, JAKARTA — Sektor transportasi dan logistik menjadi dua kata yang jarang, bahkan sama sekali tidak disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD maupun dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada akhir pekan lalu.
Kata seperti “Indonesia”, “sekolah”, “gizi”, hingga “kemiskinan” termasuk yang paling banyak diulang-ulang oleh Prabowo dalam pidatonya.
Meski tidak disebutkan dalam pidato akhir pekan lalu, Prabowo melalui Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026 tetap mencantumkan program di sektor transportasi, pergudangan, dan logistik dalam rencana meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2026.
Di mana tertulis bahwa sektor transportasi dan pergudangan diharapkan terus memperkuat kontribusi bagi perekonomian nasional pada 2026.
Untuk itu, pemerintah mengupayakan berbagai langkah strategis guna memperkuat kinerja sektor-sektor tersebut, melalui pengembangan destinasi wisata super prioritas/prioritas regeneratif.
“Serta beberapa langkah perbaikan logistik seperti dukungan logistik dalam perluasan program MBG, dan integrasi cold storage dalam proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip pada Senin (18/8/2025).
Baca Juga
PR Membenahi Transportasi Umum
Adapun, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang transportasi yang tidak menjadi prioritas menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah dalam pembenahan transportasi umum.
Pada dasarnya, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dan tercantum dalam pasal 138 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Djoko mengungkapkan bahwa dalam RPJMN 2025—2029, terdapat 20 kota yang akan dibenahi soal angkutan umum. Namun, melihat anggaran stimulan skema pembelian layanan (buys the service/BTS) yang dikucurkan setiap tahun kian menurun, sehingga diragukan program pembehahan angkutan umum akan berhasil.
Lihat saja pada 2020 atau pada awal Program BTS rilis, dianggarkan Rp56 miliar. Kemudian pada 2021 senilai Rp292 miliar, pada 2022 senilai Rp 550 miliar, dan mencapai puncaknya pada 2023 senilai Rp625 miliar.
Kemudian tren anggaran BTS turun pada 2024 menjadi Rp437 miliar, pada 2025 senilai 177 miliar, dan pada tahun depan direncanakan hanya Rp80 miliar.
“Hal ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah membenahi transportasi umum di daerah,” ujarnya, Senin (18/8/2025).
Faktanya, penyelenggaraan angkutan umum adalah kewajiban pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kampanyenya menjanjikan pemberian subsidi transportasi umum.
Manfaat program angkutan umum sangat membantu masyarakat bermobilitas dengan biaya murah di tengah kesulitan warga yang sedang kesulitan atau kehilangan pekerjaan. Bahkan transportasi yang terjangkau dapat memberikan setiap orang bisa menikmati peluang, kebebasan, dan kebahagiaan.
Transportasi Massal Tak Masuk Prioritas
Menyelami Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, tercantum bahwa pembiayaan investasi 2026 tak lagi diprioritaskan untuk layanan transportasi massal.
Membandingkan dalam APBN 2025, sasaran kebijakan pembiayaan investasi antara lain untuk mengembangkan konektivitas dan layanan transportasi massal. Selain itu, melanjutkan dukungan untuk akses pembiayaan perumahan bagi MBR, mendukung ketahanan pangan, mendukung pembiayaan koperasi,
Kemudian, juga mendukung peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.
“Pembiayaan investasi tahun 2026 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyediaan perumahan bagi MBR,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut.
Pada tahun depan, Prabowo tampaknya masih berfokus pada konektivitas. Di mana salah satunya disebutkan pembiayaan investasi untuk proyek infrastruktur strategis, termasuk di dalamnya konektivitas.
Begitu pula dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah fokus kepada percepatan peningkatan infrastruktur. Sebut saja investasi pemerintah kepada BUMN menyasar pembangunan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh).
Untuk tahun depan, Prabowo hanya akan fokus pada pengembagan sektor perumahan dan pengadaan lahan.
Meski demikian, pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan mengerek naik subsidi kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) terhadap KAI, yakni senilai Rp9,01 triliun untuk tahun depan dari Rp7,95 triliun pada tahun 2025.
Belum lagi, Prabowo menambah jumlah bandara berstatus Internasional di puluhan daerah demi mendongkrak ekonomi.
