Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sudirman Said & Rizal Ramli Bergaduh Soal Megaproyek 35.000 MW

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyindir pihak yang ingin menurunkan target megaproyek 35.000 megawatt sebagai tidak sayang kepada rakyat.
Petugas PLN/Ilustrasi-Antara
Petugas PLN/Ilustrasi-Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyindir pihak yang ingin menurunkan target megaproyek 35.000 megawatt sebagai tidak sayang kepada rakyat.

Sudirman mengatakan pihak yang berpikir untuk mengerem atau menurunkan target pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan sebagai tidak menyayangi rakyat.

"Kalau ada yg mikir ngerem dan menurunkan target itu menurut saya tidak cukup sayang kepada rakyat, karena rakyat kita banyak yang belum mendapatkan listrik," katanya dalam Acara Pertemuan dengan perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) dalam rangka mempercepat megaproyek 35.000 megawatt di Hotel Dharmawangsa, Rabu (9/9/2015).

Atas dasar tersebut, dia menegaskan tidak ada penurunan target megaproyek 35.000 megawatt. Bahkan, Sudirman mengklaim Presiden Joko Widodo tetap menginginkan megaproyek 35.000 megawatt terbangun pada 2019.

"Malahan minggu lalu ketika saya bertemua presiden beliau bertanya kapan bisa kita tambah 35.000 megawatt lagi," ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli berencana memangkas megaproyek 35.000 megawatt menjadi hanya 16.000-18.000 MW.

Dia menyatakan megaproyek 35.000 MW akan menciptakan kelebihan kapasitas dan kerugian bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Jika proyek 35.000 MW tetap dibangun, total pembangkit listrik pada 2019 mencapai 95.586 MW. Sementara itu, kebutuhan listrik pada 2019 saat beban puncak hanya 74.525 MW. Akibatnya, akan ada ekses kapasitas pembangkit yang tidak digunakan sebesar 21.331 MW pada 2019.

Padahal, tambahnya, berdasarkan ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72% listrik dari perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). 

Ketentuan ini tetap berlaku kendati pembangkit listrik IPP tidak dipergunakan. Alhasil, PLN berpotensi menderita kerugian hingga US$10,763 per tahun.

“Kalau ini terjadi, PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir mengatakan dari keseluruhan proyek sebesar 35.529 megawatt, baru 15% atau 5.317 megawatt yang mencapai tahap konstruksi.

Sementara itu, sebanyak 80% atau 28.397 megawatt mencapai tahap pengadaan. Sisa sebesar 5% atau 1.815 megawatt baru mencapai tahap perencanaan.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fauzul Muna
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper