Kepala Daerah Dihimbau Tak Endapkan Dana Desa di Perbankan

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta para Kepala Daerah untuk segera mencairkan dana desa. Kementerian akan memberikan sanksi tegas jika mendapati kepala daerah menahan dana itu bank dengan tujuan keuntungan personal.

"Segera cairkan dana desa, jangan sampai dana desa yang sudah di kas pemerintah kabupaten ataupun kota malah disimpan di bank," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/09/2015).

Marwan menuturkan pihak kementerian telah menerima informasi jika banyak bank memberikan penawaran menggiurkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyimpan dana desa yang belum disalurkan di perbankan. Hal itu menyebabkan banyak kepada daerah tergoda untuk mengendapkan dana desa di perbankan.

Jika mendapati kondisi di mana dana desa diendapkan di perbankan untuk kepentingan personal, Marwan menegaskan akan memeberkan sanksi tegas. Salah satu sanksi yang disiapkan ialah pengurangan dana alokasi khusus (DAK).

"Kalau dana desa di endapkan di bank dan tidak segera di cairkan, kami akan memberi sangsi kepada pemerintah daerah salah satunya bisa berupa pengurangan DAK," tambahnya.

Marwan melanjutkan saat ini pererintah terus berupaya untuk mempercepat proses pencairan dana desa agar sesegera mungkin dapat digunakan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk memangkas berbagai prosedur yang dianggap memberatkan.

"Selain itu, Kementerian Desa juga telah mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional [Rakornas] percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa," jelasnya.