Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership mengiikuti sejumlah negara tetangga di Asean lainnnya memunculkan satu konsekuensi.
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengatakan negara-negara yang baru bergabung, biasanya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan negara yang ikut dari awal pembentukan kerja sama tersebut.
“Minimum kita harus, kita diminta apa yang mereka sepakati. Kemungkinan mereka akan minta tambahan. Artinya threshold-nya [untuk tarif masuk] lebih keras.”
Hal yang sama pernah terjadi ketika China masuk ke WTO. “Semua [pasar] dibuka, dia [China] harus nurut. Ongkosnya mahal buat dia untuk bergabung,” kata Bachrul Jumat (9/10/2015).
Selama ini, lanjut Bachrul, memang bisa dikatakan bahwa antusiasme dari kementerian dan lembaga terhadap free trade agreement (FTA) terbilang masih kurang, karena melihat FTA sebagai ancaman dibandingkan dengan peluang.
Tetapi pandangan tersebut tidak bisa disalahkan karena kondisi daya saing produk Indonesia masih kurang, ongkos produksi masih terbilang tinggi, dan daya saing rata-rata perusahaan Indonesia masih di bawah perusahaan Asia lainnya.
“Itu merupakan reaksi yang wajar. Tetapi dengan perubahaan sekarang, seharusnya kita bisa mengubah pola pikir dan harus melihat dari manfaatnya ke depan.”
Adapun, menurutnya dengan adanya TPP konsekuensi yang akan ditimbulkan adalah adanya diversifikasi perdagangan di Asean. Jika Indonesia tidak bergabung, produk-produk ekspor Indonesia seperti tekstil, produk karet, furnitur, dan produk-produk lainnya akan kalah bersaing dengan negara kompetitor yang merupakan anggota TPP karena mereka mendapatkan tarif masuk yang lebih rendah.
