Harmonisasi Data Pelanggan Listrik Selesai Juni 2016

Bisnis.com, JAKARTA—PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memperkirakan baru dapat menyelesaikan harmonisasi data pelanggan dengan daya 900 kVA dengan data keluarga miskin dan rentan miskin pada Maret-Juni 2016.

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, mengatakan pihaknya harus menyisir satu per satu pelanggan dengan daya 900 kVA, untuk memastikan pengalihan subsidi tarif listrik dilakukan pada orang yang tepat.

“Penyisiran data pelanggan dengan data keluarga miskin dan rentan miskin tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena terkait langsung dengan penerima subsidi,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).

Sofyan menuturkan PLN sendiri akan menurunkan pekerjanya di daerah untuk mendatangi satu persatu rumah pelanggan yang menggunakan daya 900 kVA. PLN juga akan menggunakan kriteria keluarga miskin yang digunakan pemerintah, untuk menetapkan pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi tarif listrik.

Salah satu indikator yang digunakan PLN adalah kartu keluarga sejahtera yang dikeluarkan Kementerian Sosial, dan data keluarga miskin dan rentan miskin milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K.

Sudirman Said, Menteri ESDM, sebelumnya mengatakan pihaknya diberi waktu hingga enam bulan ke depan untuk mencocokan data pelanggan 450 kVA dan 900 kVA dengan data keluarga miskin dan rentan miskin.

“Tidak akan ada penaikan listrik dalam waktu dekat, karena masih dikaji dengan melihat datanya agar terhubung antara penduduk miskin dengan pelanggannya,” ujarnya.

Sudirman menuturkan pemerintah juga memastikan tidak akan menaikkan tarif listrik untuk pelanggan 450 kVA, karena memang sebagian besar digunakan oleh masyarakat miskin. Meski demikian, Kementerian ESDM dan PLN tetap akan mengharmonisasi data pelanggan dengan keluarga miskin, agar dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

Menurutnya, saat ini pelanggan PLN yang menggunakan daya 450 kVA sebanyak 22 juta, sedangkan jumlah penduduk termiskin mencapai 15 juta. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mewacanakan pengalihan subsidi tarif listrik.