Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Sosial akan memfokuskan pada persoalan penyandang disabilitas sebagai salah satu upaya kota maupun kabupaten dalam memenuhi prinsip hak asasi manusia (HAM).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan rumusan aksi HAM harus lebih terukur pada kabupaten maupun kota. Salah satu hal yang bisa dilakukan agar hal itu lebih terukur adalah adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas.
"Komitmen dari daerah sangatlah penting khususnya dalam menginventarisir fasilitas yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas," kata Khofifah seperti dilansir dalam situs Komnas HAM yang dikutip Bisnis.com, Sabtu (28/11/2015).
Dia menuturkan dengan pemenuhan fasilitas tersebut, aksi HAM di pelbagai daerah menjadi terukur. Khofifah menuturkan pihaknya menerapkan pendekatan berbasis hak terkait dengan persoalan tersebut.
Dia menuturkan peningkatan angka penyandang disabilitas, di antaranya adalah tuna netra, sangat penting untuk diperhatikan. Disinyalir, salah satu penyebab naiknya penyandang tuna netra adalah tingginya konsumsi minuman oplosan.
“Di RSCM, setiap bulannya ada kenaikan sekitar 13 orang penyandang netra dan ternyata pemicunya adalah tingginya konsumsi minuman oplosan,” lanjutnya.
Kemensos Dorong Penyediaan Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas
Kementerian Sosial akan memfokuskan pada persoalan penyandang disabilitas sebagai salah satu upaya kota maupun kabupaten dalam memenuhi prinsip hak asasi manusia (HAM)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Anugerah Perkasa
Editor : Gita Arwana Cakti
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
1 jam yang lalu
Lo Kheng Hong Serok Lagi Saham GJTL Desember 2024
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
8 menit yang lalu
Rempang Kembali Memanas, Bagaimana Nasib PSN Milik Tomy Winata?
17 menit yang lalu
WIKA Lunasi Sebagian Obligasi Seri A Tahap I dengan Call Option
40 menit yang lalu
Hampir 100 Ribu Orang Teken Petisi Desak Prabowo Batalkan PPN 12%
1 jam yang lalu