Bisnis.com, SURABAYA - Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur menolak kabar legalisasi kepemimpinan Sodik Harjono sebagai ketua APBMI oleh Kementerian Perhubungan.
Ketua APBMI Jawa Timur Prijanto mengaku sangsi terhadap pemberitaan yang menyebutkan Kementerian Perhubungan telah melegalisasi kepemimpinan APBMI pusat oleh Sodik Harjono.
"Di dalam surat Dirjen Perhubungan Laut tidak ada yang menyebutkan itu," ucapnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/1/2016).
Pemberitaan yang dimaksud dimuat pada Harian Bisnis Indonesia edisi 5 Januari 2016 berjudul Kemenhub Sahkan APBMI Pimpinan Sodik Harjono.
Dalam pemberitaan itu ditulis "Kemenhub melegalisasi APBMI pimpinan Sodik Harjono sebagai satu-satunya organisasi pengusaha bongkar muat di Tanah Air".
Legalitas yang dikeluarkan Kemenhub dituangkan dalam surat keputusan Dirjen Hubla Kemenhub No. KP.801/1/1 Phb 2016 tertanggal 4 Januari 2016. Ini ditandatangani Dirjen Hubla Kemenhub Bobby R. Mamahit.
Keluarnya keputusan soal legalisasi tersebut juga merujuk kepada surat Dewan Pimpinan Pusat APBMI No. 005/DPP-APBMI/12.15 tanggal 22 Desember 2015. Surat ini diteken Ketum DPP APBMI Sodik Harjono dan Sekjen Oggy Hargianto.
Prijanto mengaku memiliki salinan seluruh surat-surat tersebut. Menurutnya, dokumen dari Kemenhub ini tidak menyebutkan nama Sodik secara langsung.
