Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China mengalihkan fokus belanja negara ke sektor kesejahteraan sosial demi mendorong konsumsi domestik, di tengah tekanan ekonomi akibat tarif Presiden AS Donald Trump dan krisis properti yang berkepanjangan.
Indikasi pergeseran fokus belanja itu muncul ketika pemerintah China mengumumkan rencana pemberian tunjangan tunai secara nasional kepada keluarga sebagai insentif memiliki anak.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan China yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), meski Pemerintah China mengurangi investasi anggaran untuk infrastruktur, belanja yang mencakup pendidikan, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial melonjak hingga hampir 5,7 triliun yuan atau US$795 miliar pada semester I/2025.
Catatan tersebut merupakan yang tertinggi sejak data dicatat pada 2007. Angka tersebut juga naik 6,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor jaminan sosial dan ketenagakerjaan mencatat kenaikan belanja tertinggi, tumbuh hampir 8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Survei bank sentral China menunjukkan indeks sentimen ketenagakerjaan jatuh ke rekor terendah pada kuartal II/2025, menandakan perlunya dukungan pemerintah yang lebih besar bagi pencari kerja. Selanjutnya, belanja untuk pendidikan naik 5,9%, sedangkan untuk layanan kesehatan meningkat 4%.
Pemerintah China diperkirakan akan kembali menegaskan komitmen untuk mendukung permintaan domestik saat para pejabat tinggi bersiap menggelar pertemuan penetapan agenda ekonomi untuk paruh kedua tahun ini, di tengah berlanjutnya perundingan dagang dengan Washington.
Kenaikan belanja tersebut hampir dua kali lipat dari pertumbuhan total pengeluaran di bawah anggaran publik umum, yakni akun fiskal terbesar dari empat buku anggaran pemerintah.
| Baca Juga : Banjir Besar di Beijing China Tewaskan 30 Orang |
|---|
Pergeseran prioritas fiskal ini terjadi setelah perang dagang yang dipicu Trump mengancam jutaan pekerjaan di China dan memperburuk lemahnya jaring pengaman sosial negara itu.
Mengutip Kantor Berita Xinhua, dalam skema subsidi anak yang baru, pemerintah akan mengalokasikan 3.600 yuan per tahun untuk setiap anak di bawah usia tiga tahun.
Citigroup Inc. memperkirakan total dana subsidi akan mencapai 117 miliar yuan pada paruh kedua 2025, sementara Morgan Stanley memproyeksikan biaya tahunan program ini mencapai 100 miliar yuan dengan asumsi 9 juta kelahiran per tahun.
Meski sebelumnya Presiden Xi Jinping enggan memberikan bantuan tunai besar-besaran kepada keluarga karena menentang konsep negara kesejahteraan, dalam beberapa bulan terakhir pemerintah mulai meningkatkan dukungan bagi rumah tangga.
Langkah ini bertujuan menggenjot permintaan domestik, seiring ekspor China ke pasar konsumen terbesar dunia anjlok akibat tarif AS.
“Meningkatkan kesejahteraan rakyat akan membantu mendorong permintaan domestik dan merupakan bagian dari penyeimbangan ulang ekonomi China,” ujar Tommy Xie, Kepala Riset Makro Asia di Oversea-Chinese Banking Corp.
Belanja Infrastruktur Menurun
Sementara itu, belanja infrastruktur, yang mencakup pengeluaran untuk perlindungan lingkungan, irigasi, dan transportasi, turun 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, China juga memulai pembangunan bendungan raksasa senilai 1,2 triliun yuan di Tibet pada bulan ini, proyek besar yang diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.
Menurut Xie, ruang ekspansi infrastruktur akan menyempit secara marginal di masa depan, meski tetap memainkan peran penting di saat krusial.
Selanjutnya, penyerapan kuota obligasi daerah tahunan, yang sebagian besar ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur, melambat. Provinsi-provinsi baru menerbitkan sekitar 56% dari kuota obligasi khusus daerah, lebih rendah dibandingkan rata-rata 61% pada periode Januari–Juli selama lima tahun terakhir, menurut perhitungan Bloomberg.
Pelanggan membeli buah-buahan di sebuah kios di Wuhan, China, Minggu (21/7/2024). Bloomberg/Qilai Shen.
Sebelumnya, pemerintah daerah lebih mengandalkan belanja infrastruktur seperti jalan, kereta, dan kawasan industri sebagai mesin pertumbuhan.
Krisis Sektor Properti
Peningkatan utang pemerintah juga diperlukan untuk mengisi kembali kas negara yang terkuras akibat krisis properti berkepanjangan di China.
Pendapatan pajak terkait properti, termasuk pajak akta dan pajak atas penggunaan lahan perkotaan, turun 5,6% secara tahunan menjadi 975,3 miliar yuan pada semester I/2025.
Pendapatan dari penjualan lahan oleh pemerintah provinsi tercatat sebesar 1,43 triliun yuan, atau turun 6,5% dibandingkan tahun lalu, meski sempat rebound lebih dari 20% pada Juni seiring pulihnya pasar di beberapa kota besar.
Meski demikian, ekonom Goldman Sachs memperingatkan soal keberlanjutan kenaikan pendapatan dari penjualan lahan dan memperkirakan penerimaan negara dari sektor ini dapat kembali turun hingga 10% pada tahun ini.
Secara keseluruhan, pendapatan pajak turun 1,2% secara tahunan menjadi 9,29 triliun yuan, dengan pajak dari pembelian kendaraan mencatat penurunan dua digit.
Pendapatan non-pajak, termasuk dari pemanfaatan sumber daya negara dan denda, naik 3,7% menjadi 2,27 triliun yuan, meskipun jumlah denda yang dikumpulkan menurun, menurut pejabat Kementerian Keuangan dalam konferensi pers Jumat lalu.
Penerimaan dari pajak pembelian kendaraan anjlok 19,1% pada Januari–Juni 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi penurunan tertajam dibandingkan kategori pajak lainnya, dan lebih dari tiga kali lipat dari penurunan tahun lalu.
Menurut Huachuang Securities, penurunan ini mencerminkan dampak kebijakan perpanjangan pembebasan pajak pembelian kendaraan listrik hingga 2027. Pergeseran dari kendaraan berbahan bakar fosil juga menekan penerimaan dari pajak konsumsi karena permintaan bahan bakar seperti bensin dan solar ikut turun.
Huachuang memperkirakan total kehilangan penerimaan negara akibat pergeseran ke kendaraan energi alternatif mencapai 265 miliar yuan per tahun.
