SAYA tak akan melupakan Carda, petani tua asal Indramayu, Jawa Barat, dengan segala persoalannya. Dia adalah salah satu petani yang kehilangan lahan garapannya karena tergusur akibat pembangunan embung Buburgadung di kabupaten tersebut.
Kami bertemu saat siang menyengat, pada Mei 2 tahun silam. Carda usianya kini 71 tahun. Tubuhnya relatif kurus. Saya ingat ada golok yang tergantung di pinggang kirinya.
"Kalau Kuwu mendukung masyarakat, tidak mungkin ada pembangunan waduk," tuturnya, kala itu.
Pembangunan embung Buburgadung memang bermasalah sejak awal. Para petani yang menggarap padi belasan tahun silam akhirnya digusur demi pembangunan.
Kuwu atau kepala desa tak membela warganya sendiri. Mereka pun melawan. Pada September 2013, konflik pecah. Penyisiran terjadi. Pembakaran gubuk. Penjarahan harta. Sebagian petani, menderita tekanan jiwa akibatnya. Tetapi masalah Carda, belum berakhir.
Pemerintah akan memasukkan waduk atau embung sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 disebutkan, pemerintah akan menyelesaikan 16 waduk yang tengah dibangun dan akan ada 49 waduk baru lainnya.
Tujuannya, memenuhi kebutuhan air untuk irigasi dan air baku perkotaan. Selain waduk, Indonesia juga akan membangun infrastruktur lainnya. Mulai dari pembangunan perumahan, prasarana energi dan ketenagalistrikan, konektivitas nasional, prasarana pita lebar, dan transportasi massal. Dan Buburgadung, hanyalah mencerminkan salah satu persoalan.
Saya kira, akan ada perampasan tanah petani lainnya.
Penelitian Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang proyek-proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada akhir 2014, sedikitnya mempertontonkan persoalan ini.
MP3EI adalah proyek ambisius Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang diluncurkan pada Mei 2011 lalu. Dalam penelitian itu disebutkan proyek mega infrastruktur hanya untuk memfasilitasi pelbagai bisnis skala besar. Tetapi, tidak untuk para petani kecil macam Carda.
“Ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh dan pekerja yang tak terampil,” demikian riset Komnas HAM. “Yang harus disembunyikan dari proyek infrastruktur adalah laba yang sangat besar bagi kontraktor.”
Masalah lainnya pun menyelimuti.
