Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah --melalui Kementerian BUMN- akan memilih direksi dan komisaris utama di perusahaan plat merah berlatarbelakang militer, terutama untuk industri yang rawan konflik.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pemilihan jajaran Direksi maupun Komisaris Utama yang duduk dengan latar belakang militer, hanya untuk industri yang rawan konflik.
"Kalangan militer yang dipilih untuk menduduki jajaran direksi atau komisaris utama memang jadi pilihan utama buat ditempatkan pada industri rawan konflik," kata Deputi bidang infrastruktur Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (5/2/2016).
Wahyu mengatakan perekrutan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) biasanya masuk pada perusahaan pelat merah sektor rawan konflik sebagai strategi menghadapi konflik maupun masalah keamanan.
"Misalnya, pada BUMN perkebunan banyak masalah sengketa dan lahan konflik masyarakat sekitar," ujar dia.
Wahyu menambahkan selain BUMN sektor strategis rawan konflik, pihaknya memilih bekas pensiunan militer maupun polisi juga untuk menyesuaikan pada latar belakang bisnis pertahanan untuk ikut berkontribusi menyelesaikan konflik sosial dan masalah keamanan.
"Ini dianggap memang perlu memasukan unsur TNI dan Polri. Ada beberapa komisartis eks-pejabat utama militer memang bisnisnya sesuai seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT Pal," paparnya.
Wahyu mengatakan pihaknya pun sudah mengklasifikasikan struktur militer pada perusahaan-perusahaan pelat merah bisnis berbasis alat berat dan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alustista) sesuai dengan kapasitasnya.
"Kita mewakilkan satu persatu juga, kayak angkatan udara pada BUMN PT DI, Angkatan Darat pada Pindad dan Angkatan Laut pada PT PAL," tutur Wahyu, menambahkan.
