Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendukung upaya pemerintah pusat mewujudkan jalur distribusi logistik pelabuhan Bitung menjadi hub pelabuhan laut internasional.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan lokasi pelabuhan Bitung sangat strategis berada di jalur perdagangan dunia menghadap Samudera Pasifik.
Lokasi ini menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat dan Eropa.
"Lebih dekat bila dibandingkan dengan pusat-pusat logistik saat ini seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar," katanya dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional di Manado, Kamis (25/2/2016).
Pemerintah daerah, lanjutnya, mendukung upaya pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan Sislognas agar lebih memiliki daya saing.
Di antaranya kesiapan infrastruktur jalan tol Manado-Bitung sepanjang 93 kilometer dan sumber air bendungan Kuwil untuk memasok kebutuhan air Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Pelabuhan Bitung sebagai hub pelabuhan utama memiliki kedalaman 16 meter, panjang alur pelayaran 9 mil, lebar alur pelayaran 600 meter, luas kolam pelabuhan 4,32 hektare, buffer area 500 hektare dan waktu operasi sepanjang musim.
"Saya kira inilah potensi-potensi yang kalau bisa kita dorong percepatan terhadap jalur distribusi lewat Sulut, pasti pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan ditopang sepenuhnya oleh Sulut," ujarnya.
Akan tetapi, di tengah sambutannya, Gubernur yang baru dua pekan dilantik oleh Presiden Joko Widodo tersebut mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang justru menghambat upaya percepatan Sislognas.
Yakni aturan bahwa pelabuhan yang sudah dikelola oleh perusahaan BUMN tidak mendapat kucuran APBN dengan alasan sudah berorientasi bisnis sehingga harus menghasilkan profit.
Olly khawatir jika Pelindo IV sebagai pengelola Pelabuhan Bitung tidak menghasilkan profit kemudian berhenti melakukan investasi.
"Tapi saya kira saat ini Pelindo IV tidak melakukan itu. Karena kalau Pelindo IV masih melakukan prinsip b to b, saya akan mengusulkan ke Presiden lebih baik serahkan ke UPT Departemen Perhubungan kembali, karena kalau hal ini terjadi terus, apa harapan kita kebijakan pengembangan Sislognas ini tidak akan jalan karena terhambat regulasi-regulasi yang saya tahu persis sangat menghambat pembangunan di Sulut," ujarnya.
Selain itu aturan dari Kementerian Perdagangan juga menyulitkan. Yakni izin impor diberikan oleh kementerian namun tidak bisa melakukan bongkar muat di pelabuhan Bitung.
Olly meminta kebijakan ini diluruskan demi terwujudnya sistem logistik kawasan Indonesia Timur yang lebih baik.
Dalam kegiatan ini hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution serta perwakilan dari Kementerian terkait dan sejumlah pejabat Provinsi Sulawesi Utara.
