Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung alokasi anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) dan infrastruktur dalam pidato Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai absennya pembahasan infrastruktur dalam pidato tersebut bukan berarti program terkait akan dihentikan.
“Kalau dalam RPJM sebenarnya, anggaran infrastrukturnya Presiden Pak Prabowo itu cukup besar. Makanya saya juga heran kenapa infrastruktur tidak disebut dalam pidatonya Pak Presiden tadi,” ujar Yusuf, Jumat (15/8/2025).
Menurut Yusuf, kemungkinan hal itu terjadi karena infrastruktur bukan menjadi prioritas utama yang disampaikan Presiden saat ini. Namun, hal ini bukan berarti tak dijalankan meski bukan menjadi prioritas.
"Menurut kami ada beberapa program dari infrastruktur yang akan tetap dijalankan, termasuk program pembangunan IKN dan juga jalan tol misalnya," jelasnya, meski tak disinggung langsung oleh Prabowo dalam pidato penyampaian nota keuangan.
Sebagai informasi, dalam pidatonya, Prabowo menuturkan anggaran-anggaran lainnya.
Baca Juga
Contohnya, Prabowo menuturkan bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sebesar Rp335 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sebagai perbandingan, anggaran makan bergizi gratis atau MBG yang ditetapkan di APBN 2025 hanya berkisar Rp71 triliun. Dengan demikian, anggaran MBG pada RAPBN 2026 naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, dituturkan pemerintah juga berencana memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) menjadi Rp650 Triliun di 2026, terendah dalam lima tahun terakhir.
Prabowo menuturkan, pemerintah memang sedang mendorong terus efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tetap efisien.
Lebih lanjut, Presiden ke-8 RI tersebut juga menyebut soal rencana alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp244 triliun.
Dia pun menjamin bahwa pemerintah akan terus meningkatkan semua fasilitas kesehatan, sehingga juga masyarakat miskin dan rentan dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.