Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah menyatakan status keputusan pengganti Pelabuhan Cilamaya masih menunggu persetujuan dari calon investor utama, Jepang.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan keputusan penunjukkan pelabuhan baru tersebut tergantung dengan konfirmasi Jepang yang saat ini masih diproses.
“Belum [diputuskan] karena menunggu konfirmasi Jepang sepakat kerja sama atau tidak,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, (25/2/2016).
Pembangunan Pelabuhan Jawa Barat bagian Utara masuk dalam 30 proyek prioritas pemerintah yang akan mendapatkan pengawalan ekstra hingga 2019.
Ke-30 proyek prioritas tersebut merupakan irisan dari 225 proyek startegis yang telah dipayungi landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek-Proyek Strategis Nasional.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan kesiapan Pelabuhan di Patimban, Subang sebagai lokasi pembangunan pengganti Pelabuhan Cilamaya.
Adapun, santer dikabarkan feasibility studi Pelabuhan Patimban telah diselesaikan, namun belum ada tindak lanjut untuk menetapkan pelabuhan itu dari pemerintah kendati masuk dalam proyek super prioritas sampai 2019.
Kendati menunggu, Jonan memberikan kemungkinan untuk mengajak negara lain untuk berinvestasi di proyek itu apabila Jepang tidak bersepakat.
Adapun, dia belum mau memastikan kepastian pembangunan pengganti Pelabuhan Cilamaya akan dimulai pada tahun ini. “Mudah-mudahan saja ya.”
