REVOLUSI MENTAL: Susi Pudjiastuti Minta Diwujudkan Pegawai KKP

Bisnis.com, JAKARTA -  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat terus menumbuhkan semangat revolusi mental dalam rangka mewujudkan integritas dan akuntabilitas KKP.

"Saya meminta perhatian kepada saudara-saudara agar menumbuhkan semangat Revolusi Mental di jajaran unit kerja saudara agar dapat menumbuhkan budaya birokrasi yang profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas yang didasari etika, serta integritas pengabdian yang tinggi," kata Menteri Susi dalam rilis berita KKP di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Menurut Susi, penumbuhan semangat revolusi mental yang digalakkan kembali oleh Presiden Joko Widodo itu dinilai dapat memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik di sektor kelautan dan perikanan.

Pembangunan karakter pada karyawan lingkup KKP, ujar dia, sekaligus mengawal revolusi karakter bangsa Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain.

Menteri Susi menjelaskan, indikator terpenting dalam pembangunan karakter ialah kecerdasan, akuntabel, integritas dan loyalitas.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan revolusi mental harus sesuai dengan adat dan budaya suatu daerah tertentu.

"Jadi revolusi mental harus memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat," kata Puan Maharani dalam acara seminar yang bertajuk "Revolusi Mental Sebagai Intervensi Sosial" di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok, Jumat (19/2).

Puan mengatakan penerapan revolusi mental tak ada batas waktunya dan akan terus dilakukan dengan mengikuti perubahan zaman serta tetap harus mengakomodasi kepentingan publik.

Sementara itu, Pengamat sosial dan politik Universitas Padjadjaran Yogi Prayogi mengatakan pemerintah Indonesia hampir tidak pernah mengalokasikan secara khusus anggaran untuk akselerasi peningkatan kesadaran mental dan budaya.

Pemerintah, menurut Yogi, cenderung mengalokasikan anggaran untuk sektor yang nyata seperti infrastruktur dan ekonomi.

"Sebetulnya penyelesaian masalah kemiskinan tidak selalu dari sisi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun juga bagaimana secara sosial dan budaya masyarakat teredukasi dengan baik sehingga memiliki kedisiplinan tinggi," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (1/2).