MENTERI PERTANIAN: Semua Sepakat Jaga Harga Wajar

Bisnis.com, JAKARTA -  Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, semua pihak terkait sektor peternakan di Tanah Air sepakat untuk menjaga tingkat harga yang wajar yang bisa diterima semua kalangan baik peternak, pedagang, maupun konsumen.

"Kami sudah ada kesepakatan menjaga harga yang wajar di tingkat peternak, pedagang mendapat keuntungan yang wajar, dan konsumen juga mendapatkan harga yang wajar," kata Amran Sulaiman di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Amran memaparkan, pihaknya telah melakukan pertemuan pada hari ini dengan berbagai pihak mulai dari peternak besar hingga peternak kecil serta pihak kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dari hasil pertemuan itu, ujar dia, diperoleh kesepakatan antara lain adalah pengembalian keseimbangan antara tingkat pasokan dan permintaan.

Selain itu, kesepakatan tersebut juga diharapkan bisa memenuhi aspek keadilan serta mewujudkan integrasi hulu hingga hilir, mengembangkan serta konsolidasi nasional melalui perbaikan sektor peternakan.

"Tujuannya peternak kecil berusaha dengan keuntungan yang wajar dan konsumen juga tersenyum dengan harga yang wajar," katanya.

Sebagaimana diwartakan terkait peternakan sapi, pemerintah diminta segera untuk membuat cetak biru subsektor peternakan sapi agar permasalahan tingginya harga daging sapi dan minimnya pasokan di dalam negeri, dan tidak hanya menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil jalan pintas saja.

"Cetak biru itu menjadi bagian penting, apakah kita ingin swasembada daging atau swasembada sapi. Indonesia perlu keduanya, swasembada daging yang disuplai dari dalam negeri. Pemerintah membutuhkan cetak biru subsektor peternakan tersebut," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo, di Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Menurut Firman, setelah pemerintah selesai memetakan dan memvalidasi data-data tersebut, maka kemudian bisa menyiapkan regulasi baru yang dibentuk setelah ada koordinasi lanjut dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga pelaku usaha.

Sebelumnya terkait dengan peternakan ayam, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno mengatakan kebijakan pengafkiran dini terhadap indukan ayam ("parent stock"/PS) dilakukan atas kesepakatan bersama.

"Saya tidak putuskan itu secara tiba-tiba. Sudah ada proses cukup panjang dengan beberapa pertemuan tim ad hoc dengan para perusahaan. (Kebijakan) itu dilakukan juga untuk menjawab jeritan peternak kecil karena harga ayam di kandang di bawah HPP lantaran kebanyakan ayam (over supply)," katanya melalui sambungan telepon dalam diskusi "Ternak Unggas: Kartel atau Monopoli" di Jakarta, Senin (7/3).

Menurut Muladno, pihaknya turun langsung memastikan kondisi di lapangan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, didapati memang ada kelebihan pasokan.