Bisnis.com, DENPASAR - Mantan Wakil Presiden Boediono mengusulkan agar para pejabat institusi negara diberikan ruang yang lebih fleksibel untuk memilih keputusan di saat krisis yang merupakan bagian dari sistem pertahanan ekonomi.
Bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan edukasi kebanksentralan yang diselenggarkaan Bank Indonesia, Rabu (30/3/2016), Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) itu mengungkapkan, fleksibilitas tersebut merupakan salah satu poin penting yang harus diakomodasi dalam sebuah protokol penanganan krisis.
Menurutnya, protokol itu perlu memberikan ruang fleksibilitas bagi para pengambil kebijakan untuk menghasilkan sebuah keputusan cepat guna mengantisipasi krisis.
Fleksibilitas, katanya, diperlukan karena setiap krisis memiliki keunikan yang berbeda.
“Saya kira semakin sedikit rambu-rambu yang memasung gerak dalam protokol, akan semakin baik,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, dalam krisis keuangan, berbagai perubahan terjadi begitu cepat dan memerlukan respons yang sama cepatnya.
Karena itu, berbagai prosedur menyangkut koordinasi antarlembaga harus memungkinkan agar suatu pembambilan keputusan dilakukan secara cepat.
Dia juga mengungkanpkan meski setiap krisis memiliki keunikan tersendiri, pengalaman krisis di masa lalu banyak memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi penanganan krisis di masa mendatang sehingga harus membangun tradisi institutional knowledge berupa pembelajaran yang disertai bank data dari pengalaman berbagai krisis baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Saat ini paparnya, tradisi tersebut belum mengakar di Indonesia.
