Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah didorong untuk memperbanyak wirausaha di sektor agribisnis mengingat potensinya sangat besar.
Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja mengatakan saat ini wirausaha muda di sektor agribisnis masih relatif rendah.
Padahal, potensinya sangat besar serta mampu berkontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja.
Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan regulasi untuk menarik minat pelaku usaha agar tertarik terjun ke sektor bisnis tersebut.
"Pertama regulasi itu perlu menarik minat, nilai ekonomi menguntungkan, serta iklim bisnis menguntungkan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/4/2016).
Dia menjelaskan, saat ini sektor agribisnis masih tergolong tidak mampu menarik minat karena belum adanya jaminan yang menguntungkan.
Sektor agribisnis masih dipandang tradisional jika menggelutinya diidentikan sebagai petani.
Maka dari itu, banyak kaum muda yang lebih memilih sektor nonpertanian seperti properti sebagai usaha mereka.
"Pemerintah perlu memberikan pemahaman apabila investasi di sektor agribisnis baik. Salah satunya jaminan apabila terjadi risiko dengan asuransi," ujarnya.
Di samping itu, ujarnya, pemerintah perlu menerbitkan regulasi agar investor asing masuk ke sektor agribisnis.
Dengan begitu, mereka bisa bermitra bersama petani.
"Ini untuk mendongkrak daya saing produk pertanian dalam negeri saat pasar bebas Asean saat ini yang sudah berjalan," ujarnya.
Sementara itu, pengamat bisnis perkebunan Jabar Iyus Supriyatna mengatakan para pemuda calon pelaku agribisnis agar menjadi pengusaha sukses harus dibekali ilmu agribisnis.
Dia menyebutkan tiga faktor kunci yang harus diketahui dalam agribisnis antara lain hasil panen tidak boleh rusak, memiliki gudang penyimpanan, dan harus peka terhadap iklim.
"Sehingga perlu dikelola secara profesional. Sebaiknya sebelum dilakukan penanaman, produknya harus sudah ada yang membeli untuk jaminan kepastian pasar," paparnya.
Selanjutnya para calon pelaku agribisnis dibekali ilmu agribisnis sesuai keunggulan komparatif di daerahnya masing-masing.
Mereka juga perlu dibekali pengetahuan untuk selalu mengikuti perilaku konsumen dan perkembangan pasar.
"Serta harus ada pendampingan dan monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan," ungkapnya.
