Bisnis.com, JAKARTA- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sangat keberatan terhadap rencana pemerintah mengarahkan pembangunan 100.000 unit rumah atau 10% dari Program Sejuta Rumah sebagai penginapan wisatawan atau homestay di 10 destinasi prioritas wisata Tanah Air.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, sepuluh destinasi prioritas wisata Tanah Air umumnya telah memiliki fasilitas penginapan atau hotel, baik berbintang maupun non-bintang.
Kesepuluh destinasi priortias tersebut yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
Program pemerintah tersebut justru akan menggerus pangsa pasar industri hotel. Padahal, industri hotel sejatinya saat ini tengah sangat tertekan akibat kelebihan pasokan di tengah situasi ekonomi yang melemah. Alhasil, tingkat okupansi hotel terancam terus melemah.
Data BPS November 2015 menunjukkan jumlah hotel seluruh Indonesia saat ini mencapai 18.353 usaha dengan total jumlah kamar tersedia sebanyak 507.201 kamar dan tempat tidur 744.233 unit. Hal ini berarti, terdapat tambahan 869 usaha dan 37.924 kamar, atau masing-masing meningkat 4,97% dan 8,08% dibandingkan 2014.
“Kalau jumlah yang sudah banyak ini ditambah lagi homestay akan jadi tidak karuan nanti. Upaya kita untuk menjadikan industri hotel ini sehat malah jadi gak sehat, orang jadi malas bikin hotel kalau begitu,” katanya melalui sambungan telepon, Kamis (28/4/2016).
Dirinya lebih setuju bila pembangunan homestay tersebut lebih diarahkan ke destinasi wisata yang belum berkembang untuk memacu perkembangannya. Jumlah 100.000 unit di sepuluh destinasi wisata utama menurutnya terlalu berlebihan.
“Kita juga keberatan karena memang tidak ada pembicaraan dengan kita (PHRI). Intinya, lihat dulu situasinya bagaimana. Kami keberatan karena lebih banyak anggota kami yang non-bintang di sana dan okupansinya juga masih relatif rendah,” katanya.
Kementerian Pariwisata bersama Bank BTN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mengintegrasikan program perumahan rakyat dengan program kepariwisataan kemarin (Kamis, 28/4/2016).
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pemerintah ingin mengarahkan program sejuta rumah untuk turut mendukung ketersediaan akomodasi bagi wisatawan di destinasi wisata prioritas nusantara. Hal ini sekaligus mengantisipasi target pemerintah 20 juta wisatawan mancanegara di 2020, sementara tahun lalu baru 10,4 juta.
“Dengan uang muka 1% dari harga misalnya Rp150 juta dan bunga fix 5% selama 20 tahun, dia bayar sekitar Rp800 ribu per bulan. Seandainya disewakan Rp200 ribu, dalam dua akhir pekan saja sudah cukup, sisanya untuk kehidupan UMKM itu sehingga sangat menguntungkan,” katanya.
Selain 100.000 unit rumah untuk homestay, pemerintah juga akan mendorong kredit kepemilikan toilet sebanyak 40.000 unit di kesepuluh destinasi wisata. Hal ini untuk mendukung ketersediaan toilet yang dirawat bersih oleh warga di destinasi wisata tersebut.
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, kerja sama ini merupakan komitmen jangka panjang. Bila program pertama ini berjalan baik, besar kemungkinan program ini akan semakin diperluas ke berbagai destinasi wisata lainnya. BTN pun siap mengucurkan kredit dengan fasilitas subsidi dari pemerintah.
“Kalau perkembangannya cepat, kita bisa lakukan lebih [banyak]. PKS [perjanjian kerjasama] kami itu revolving, berlangsung terus dengan melihat peluang di destinasi itu,” katanya.
Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dedi Permadi mengatakan, selain dari FLPP, Kementerian PUPR juga mendukung dalam bentuk program stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.
Program tersebut sejatinya merupakan program tahunan Ditjen Penyediaan Perumahan, hanya saja kali ini lebih diarahkan di 10 destinasi wisata untuk menjadi homestay. Program tersebut memberikan bantuan dana senilai Rp15 juta per unit untuk renovasi peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat.
“Kita fokus pada tiga lokasi dulu, Danau Toba, Tanjung Lesung, dan Tengger-Bromo-Semeru, kurang lebih 100 unit masing-masing. Modelnya stimulan sehingga ada partisipasi masyarakat,” katanya.
