Pemerintah Ambisi Tingkatkan Daya Saing Setara Thailand

Bisnis.com, JAKARTA—Demi meningkatkan daya saing industri di pasar global, pemerintah bertekad mengurangi selisih biaya produksi minimal sebanyak 14%, atau setara dengan level Thailand yang memiliki kesamaan demografis.
 
Wijayanto Samirin, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, menyebutkan biaya logistik dan biaya bunga yang tinggi merupakan faktor utama penghambat daya saing industri nasional.
 
“Pemerintah berupaya keras menekan biaya logistik dengan menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama memperbaiki manajemen transportasi,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa(17/5/2016).
 
Terkait bunga kredit, pemerintah menargetkan level single digit pada tahun ini melalui cara-cara yang ramah pasar (market friendly). Salah satunya, menekan tingkat inflasi serta mendorong perbaikan efisiensi sektor perbankan.
 
Di sektor usaha kecil mikro (UKM), lanjutnya, pemerintah menerapkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan tingkat bunga rendah hanya 9% pada 2016 dan akan didorong menjadi 7% pada tahun depan.
 
Berdasarkan data Bank Dunia, biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tercatat mencapai 24,6% atau jauh lebih tinggi dari negara di kawasan Asia.
 
Sebut saja China yang memiliki wilayah terluas dan jumlah penduduk paling besar, hanya terbebani ongkos logistik 18,1%. Thailand yang memiliki karakter geografi dan demografi menyerupai Indonesia hanya berada di level 15,2%. Sementara itu, negara tetangga Malaysia dan Singapura masing-masing tercatat 13% dan 9%.
 
Dari sisi biaya keuangan, bunga kredit perbankan Indonesia juga tercatat berada di urutan tertinggi yakni 12%, dibandingkan Thailand 7,1%, Singapura 5,4%, dan Malaysia 4,5%.
 
Artinya, dengan mengasumsikan faktor elemen produksi yang sama, maka biaya produksi di Indonesia 14% lebih mahal dibandingkan Thailand. Maka itu, pemerintah bertekad menyamakan biaya produksi paling tidak dengan Thailand, yakni menurunkan selisih ongkos logistik 9% dan selisih bunga kredit 5%.
 
Tak hanya itu, pemerintah juga berfokus memperbaiki pola kemudahan berusaha melalui percepatan proses birokrasi perizinan. Terakhir yang tak kalah penting ialah perbaikan produktifitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.